PEKANBARU, RIAUMANDIRI.co - Harapan Pemko Pekanbaru bisa membangun 25 kantor Lurah baru, hasil pemekaran tahun 2016 lalu, nampaknya tidak bisa terealisasi pada tahun 2018 mendatang.

 

Sebab hingga akhir Agustus ini, Dinas PU selaku leading sektornya, belum mengusulkan pembangunan kantor baru tersebut ke DPRD Pekanbaru. Karena kondisi ini, sudah bisa dipastikan tahun depan, 25 Kantor Lurah baru masih sistem sewa.

 

"Sampai saat ini, DED-nya saja belum disampaikan Dinas PU ke kita, termasuk pengadaan lahannya. Makanya belum bisa dipastikan (pembangunan 25 kantor lurah)," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel, akhir pekan kemarin.

 

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru mendapatkan lahan hibah dari masyarakat untuk membangun 5 kantor Lurah baru. Pemko mengupayakan akan memprioritaskan membangun 5 kantor lurah ini terlebih dahulu, dengan memasukkan anggarannya pada APBD 2018.

 

Namun ini baru sebatas rencana, karena melihat krisis anggaran di Pemko saat ini belum pulih. "Jika memang memungkin, kenapa tidak, kita siap menganggarkan. Namun yang jelas, Pemko diminta konsentrasi dulu untuk pemenuhan anggaran operasional 25 Kantor Lurah baru, plus Kantor Lurah yang lama," pinta politisi Golkar ini.

 

Seperti diketahui, setelah dimekarkan awal tahun kemarin, 25 kelurahan baru sudah aktif melayani masyarakat. Meski semua kantor 25 kelurahan baru sistem kontrak rumah warga, namun tidak menyurutkan para pegawainya untuk melayani masyarakat.

 

Hanya saja, kegigihan pegawai kelurahan baru bekerja, tidak diiringi dengan fasilitas dan dukungan Pemko Pekanbaru. Mulai dari AC, kipas angin, pagar kantor hingga hal-hal kecil lainnya, anggarannya hingga April ini, sama sekali tidak dibantu Sekretariat Pemko Pekanbaru. Saat ini, jumlah kelurahan di Kota Pekanbaru sudah 83 kelurahan.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 04 September 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang