RAPBN 2018 Sebesar Rp 1.878,4 Triliun Dinilai Tak Realistis

Jumat,25 Agustus 2017 | 01:33:02 WIB
RAPBN 2018 Sebesar Rp 1.878,4 Triliun Dinilai Tak Realistis
Ket Foto : Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Fraksi Gerindra DPR RI
JAKARTA, RIAUMANDIRI.co - Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN)  2018 yang disusun pemerintah tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
 
"Fraksi Gerindra menilai RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan kesenjangan nasional. Target penerimaan tidak realistis, perpajakan direvisi berulang-ulang namun tetap tidak tercapai," kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Fraksi Gerindra DPR RI saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Gerindra menanggapi Pokok-Pokok Pikiran RAPBN Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/8).
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018 menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1.878,4 triliun, lebih besar dari APBN-P 2017 yang hanya Rp 1.736 triliun. Selain itu, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun, lebih tinggi dari tahun ini sebesar Rp 1.472,7 triliun.
 
Asumsi dasar makro ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,4%, lebih tinggi dari tahun ini sebesar 5,2%. Laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5%, lebih rendah dari tahun ini sebesar 4,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada tahun depan diproyeksikan sebesar Rp 13.500, melemah dibandingkan tahun ini sebesar Rp 13.400.
 
Menurut Fraksi Gerindra, diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai dan mampu menyelesaikan perekonomian. "Program-program terlampau terlalu tinggi, penerimaan perpajakan Rp 1.609,4 triliun sulit dicapai. Kami perkirakan shortfall Rp 100 triliun pada tahun depan," ujarnya. 
 
Sedangkan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan anggota fraksinya Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.
 
“Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni.
 
Angka kemiskinan diminta untuk  segera diturunkan dalam RAPBN 2018. Menurutnya kestabilan rupiah  menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan. “Kami minta pemerintah  fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah  dituntut untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah,” ujar Eni.
 
RAPBN 2018 juga dituntut untuk mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja. 
 
“Penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat,” terang Eni.
 
Terkait utang dalam RAPBN 2018, Fraksi Golkar mendesak agar utang tersebut dilakukan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja.  “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” tukas Eni. 
 
Adisatrya Suryo Sulisto sebagai juru bicara Fraksi PDIP menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga RAPBN 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. 
 
Beberapa aspek didorong agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Anggaran yang diputuskan harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk ada,” ujar Adisatya.
 
Ia meminta pemerintah untuk senantiasa memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam kondisi surplus, agar lapangan kerja baru dapat tercipta dan dengan sendirinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam posisi surplus. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru agar daya beli meningkat,” sambungnya.
 
Fraksi PDIP juga mendesak pemerintah untuk mencermati pasar uang terkait suku bunga. Selain itu terkait harga minyak, pemerintah juga didorong untuk menciptakan kemandirian migas nasional.
 
“Pemerintah perlu mencermati pasar uang domestik global terkait suku bunga. Pemerintah juga perlu mencermati harga minyak dunia secara hati-hati agar mampu mendorong kemandirian migas nasional,” katanya.
 
Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR