RIAUMANDIRI.co - Tidak dapat dimungkiri mobil sedan saat ini di pasar industri otomotif roda empat di Indonesia sudah kehilangan pasarnya. Untuk itu pemerintah berencana menghidupkan kembali sedan di Indonesia dengan cara menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

 

Meski hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai rencana menghidupkan kembali mobil jenis sedan di Indonesia, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan wacana itu secepatnya harus segera dilakukan.

 

"Kita maunya cepat, supaya industri juga cepat mengantisipasi. Sekarang ini kalau mereka mau produksi sedan harganya di pasaran itu mahal, karena PPnBM-nya terlalu tinggi, nah struktur ini semua mesti kita ubah, secepatnya, harus tahun ini," ujarnya kepada wartawan, di arena GIIAS 2017 di ICE, BSD City, Tangerang.

 

Meski regulasi pengurangan PPnBM sedan segera dilakukan, ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

 

"Kan mesti dibahas di (Menteri) Keuangan, bukan kita yang nerbitin, itu kan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), cuma pengelompokan mobilnya kita (Kemenperin), pengelompokan industrinya kita," tuturnya.

 

"Jadi industri itu kan bisa dimulai dari orang itu impor CBU dulu, tapi orang yang CBU tapi punya komitmen membuat industri itu harus kita bedakan," lanjutnya.

 

Setelah itu, lanjut Putu, Pemerintah mesti memberi insentif agar para produsen terangsang untuk segera menghidupkan kembali mobil sedan.

 

"Setelah dia buat industri mulai dari CKD meningkat ke IKD, meningkat ke part by part. Itu mesti diberi insentif supaya mereka terangsang untuk memperdalam struktur industrinya di sini, menambah industri komponennya di sini," katanya.

 

Namun Putu masih belum dapat memastikan kapan regulasi tersebut bisa dijalankan. "Pak menteri mesti cepat. Saya belum bisa bilang karena kan nanti yang memutuskan dari (Kementerian) Keuangan, yang penting kita kan kirim ke Menteri Keuangan segera usulan dari Kementerian Perindustrian seperti ini," tutupnya. (odc/van)