Jakarta (RIAUMANDIRI.co) - Proses penganggaran DPR RI mendapat nilai terbaik dari survei yang dilakukan oleh ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) and Deutsche Geselischaft fir International (GIZ) di atas negara-negara ASEAN yang lain.

 

Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Singapura.

 

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, proses anggaran di DPR RI ini paling transparan dibanding lembaga negara lain termasuk parlemen di ASEAN.

 

"Jadi, proses penganggaran di DPR ini paling transparan. Tapi, DPR terus dimaki karena ada yang sakit perut dengan DPR," kata Fahri Hamzah yang didampingi Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini R dan Kepala Badan Keahlian DPR Jonson Rajagukguk di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

Padahal di negara yang semakin maju dan demokratis, maka keterlibatan lembaga parlemen seperti DPR akan makin kuat.

 

"Tapi di kita, DPR masih meminta anggaran kepada Menteri Keuangan, sehingga belum memiliki kewenangan penganggaran sendiri. Apalagi, DPR ini sebagai infrastruktur utama dalam membangun demokrasi. Demokrasi untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

 

Karena itu, Fahri berharap pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 adalah Rp 5.728.286.667.000,- bisa lebih besar lagi. Sebab, sebelumnya DPR mengajukan anggaran Rp 7.246.516.298.000,-.

 

Kendati begitu, Fahri menyatakan jumlah tersebut diakuinya lebih besar dari pagu indikatif.  "Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor:S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, DPR RI, memperoleh Pagu Angaran sebesar Rp 5.728.286.667.000,00 atau mendapat tambahan sebesar Rp 1.370.578.457.000,00 dibanding pagu indikatif," katanya. 

 

Reporter: Surya Irawan

Editor: Nandra F Piliang