PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru setiap tahunnya sulit mencapai target yang diharapkan, bahkan banyak PAD dari berbagai sektor yang mengalami kebocoran.

 

Menanggapi hal ini kalangan DPRD Kota Pekanbaru menilai, kebocoran yang terjadi karena persiapan dalam pemanfaatan teknologi belum bisa berjalan secara optimal.

 

Seperti yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi. Menurutnya, teknologi yang ada bisa untuk meraup potensi keuangan daerah yakni dengan melakukan pengawasan secara online kepada setiap pelaku usaha yang terdata di Pekanbaru.

 

"Tidak jelas penegakkan Perda di Pekanbaru ini, sehingga PAD bocor. Lihat saja banyak persoalan yang baru terungkap setelah dijadikan bahan pemberitaan. Pemko sangat lemah," kata Roem Diani Dewi, Kamis (27/7).

 

Disebutkan Roem, yang sangat disayangkan, Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini tidak memanfaatkan teknologi untuk meraup keuangan daerah. Mengingat sistem tersebut sudah dipelajari DPRD dan diajukan ke Pemko Pekanbaru.

 

"Harusnya Pekanbaru ini sudah terapkan sistem perizinan dan pembayaran online, sehingga uang yang masuk langsung ke kas daerah. Tapi hingga saat ini tidak ada realisasinya," ucap Roem.

 

Politisi PKS ini juga membeberkan bahwasanya sistem perizinan dan pembayaran online tersebut sebenarnya pernah diuji coba oleh Dispenda, dan hasilnya sangat luar biasa. Dalam 5 hari penerapan sistem, uang yang masuk ke kas daerah sangat besar.

 

"Nah, ini yang kita bingungkan kenapa bisa dihentikan, dan DPRD hingga saat ini tidak pernah menerima alasannya," imbuhnya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 28 Juli 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang