Atasi Banjir, Pemda Siak Normalisasi Sungai dan Turunkan Lock Arm

Cetak Jumat,16 Juni 2017 | 14:54:26 WIB
Atasi Banjir, Pemda Siak Normalisasi Sungai dan Turunkan Lock Arm
Ket Foto : Wakil Bupati Siak Alfedri meninjau hilir anak sungai Perawang di jembatan Kulim Kecamatan Tualang
PERAWANG (RIAUMANDIRI.co) - Wakil Bupati Siak Alfedri meninjau hilir anak sungai Perawang di jembatan Kulim Kecamatan Tualang, Kamis (15/6/2017). Peninjauan banjir yang dilakukan Wabup itu, lantaran sejumlah kampung terendam banjir, Rabu kemarin.
 
Ada Empat kampung saat ini terendam banjir yaitu, Kampung Pinang Sebatang, Kelurahan Perawang, Perawang Barat dan paling terparah di Kampung Tualang, diperkirakan 800 rumah terendam air.
 
Alfedri saat meninjau banjir dan sekaligus meninjau aliran Sungai Perawang meminta untuk melakukan normalisasi di hilir sungai, yang saat ini belum dinormalisasi
 
"Sekitar 2 KM aliran hilir sungai perawang yang belum dinormalisasi, secepatnya kita turunkan alat berat Lock arm, satu milik IKPP dan satu lagi milik Pemkab Siak," ujar Wabup.
 
Menurut Wabup, ini disebabkan curah hujan tinggi serta air kiriman dari hulu sungai Perawang. "Semua daerah turun hujan selasa dinihari kemaren sehingga imbasnya kecamatan Tualang tergenang, kita butuh kajian lebih lanjut dan mengupayakan agar air segera turun," tambahnya.
 
Alfedri mengaku prihatin dengan kondisi korban banjir kali ini yang lebih besar dari sebulan lalu. Dia berharap kepada masyarakat lain yang tidak terkena musibah agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
 
Saat ini, Pemerintah kabupaten Siak telah memasang tenda dan dapur umum untuk korban banjir serta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 16 Juni 2017
 
Reporter: Effendi
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...

Jumat,25 Mei 2018 - 21:48:27 WIB

Pemerintah Tidak Keluarkan THR Kepada 736 Ribu Guru Honorer

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer yang tidak menerima THR pada lebaran tahun ini.