Pangkalan Kerinci (RIAUMANDIRI.co) - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan mendadak ramai, Senin (22/5/2017). Pasalnya, pada hari itu terlihat segerombolan siswa SMP Plus Mutiara Harapan PT RAPP yang didampingi oleh dua orang guru mereka mengunjungi kantor wakil rakyat tersebut.

 

Kunjungan para siswa SMP Plus ini disambut langsung oleh Rustam Sinaga anggota DPRD dai Komisi 1 yang kebetulan pada hari itu sedang berada di kantor.

 

Tak menunggu waktu lama untuk menggelar pertemuan dengan puluhan pelajar SMP yang mayoritas anak Karyawan PT RAPP dari beberapa negara tersebut, setelah dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kantor wakil rakyat yang ingin mengetahui soal kinerja anggota DPRD serta seputaran tentang DPRD dan hubungannya dengan lembaga pemerintah lainnya.

 

"Jadi puluhan siswa dari SMP Plus Mutiara Harapan datangi kantor DPRD Pelalawan ini, karena mereka mau mengetahui sejauh mana kinerja DPRD serta hubungannya dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Judikatif, Eksekutif dan Legislatif, sebab dalam pelajaran mereka ada materi tentang Kedaulatan Rakyat dan di dalamnya ada Lembaga DPRD, jadi supaya lebih tau apa itu DPRD maka mereka berkunjung ke kantor rakyat DPRD Pelalawan dan kita sambut baik kedatangan mereka," kata Rustam Sinaga.

 

"Sempat bingung sih menghadapi dan menjawab pertanyaan mereka yang kita nilai cukup kritis, jadi tadi ada siswa bulek (anak Ekspatriat) menanyakan soal APBD kita berapa, dan kenapa Infrastruktur di Pangkalan Kerinci kurang terurus, apa karena pejabatnya yang korup seperti di televisi sehingga pembangunan di daerah tidak maksimal," kata Rustam mengenang pernyataan dari siswa Eks yang membuat dirinya kagum.

 

Mendengar pertanyaan tersebut, Rustam dengan hati-hati menjelaskan kepada siswa tersebut agar mereka paham dan tidak berfikir negatif tentang prilaku oknum pejabat pemerintah agar tidak sama dengan yang diberitakan miring oleh media. 

 

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Pelalawan memiliki anggaran belanja daerah tahun ini pada kisaran 1.5 triliun rupiah, dan kenapa infrastruktur di Pangkalan Kerinci tidak maksimal pembangunannya, dijelaskan, karena Pelalawan memiliki 12 kecamatan yang harus dibagi anggaran untuk pembangunan yang dianggarkan lewat APBD tersebut.

 

"Jadi kabupaten Pelalawan memiliki 12 Kecamatan salah satunya Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan anggaran sebesar Rp 1.5 triliun itu dibagi untuk kebutuhan kegiatan di 12 kecamatan, dan ditambah untuk kebutuhan lain seperti gaji pegawai dan lainnya, mungkin dari total anggaran yang ada sekitar 40 persen saja untuk kegiatan infrastruktur bukan untuk pangkalan kerinci saja kecamatan di Kabupaten Pelalawan," terang Rustam mejelaskan.

 

Selanjutnya ada juga yang mempertanyakan hubungan DPRD dengan lembaga lainnya yang sudah dijelaskan oleh Rustam dengan Bahasa Inggris, karena percakapan mereka terlihat dengan menggunakan bahasa inggris.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 23 Mei 2017

 

Reporter: Pendi

Editor: Nandra F Piliang