SIAK (RIAUMANDIRI.co) - Peroses pencairan dana ke pemerintah kampung (setingkat desa) di Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2016 triwulan ke 3 hingga sekarang belum tuntas. Persoalan ini memiliki dampak yang cukup komplek, bahkan bisa berpengaruh kepada niatan Bupati Siak untuk maju pada Pemilhan Gubernur Riau 2018.

 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Siak, Suratmaji, dalam hearing bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, camat, dan perwakilan Penghulu Kampung se Kabupaten Siak, Rabu (10/5) di Gedung DPRD. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Gustimar.

 

"Masalah lambatnya pencairan dana kampung ini bisa berdampak politik, kita semua tahu kalau Bupati kita akan maju menuju Riau 1, kalau malah di daerahnya sendiri saja lambat selesai, penghulu mengeluh uang tidak cair-cair, ini bisa memperburuk citra Siak di luar," tegas Suratmaji.

 

Tidak hanya di luar, di kampung-kampung masalah masalah ini sudah jadi bahan cemooh, seperti halnya RT, RW banyak dicemooh masyarakat. "Apagunanya sok sibuk jadi RT kalau tak digaji, itu cemooh masyarakat," cerita Suratmaji.

 

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, dana kampung yang tidak cair-cair menjadi beban yang sangat berat bagi para penghulu. Perangkat kampung menuntut gaji, guru honor dari PDTA, TK menuntut, pihak ke tiga tempat peminjaman guna penyelenggaraan semua kegiatan menuntut. 

 

"Ini bisa berdampak kepada biologis, kalau Penghulunya perempuan mungkin tidak masalah, tapi bagi Penghulu laki-laki bisa tidak bangun malam karena lelah karena banyak beban," tegas Suratmaji.

 

Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Abdul Razak, menyampaikan, masalah ini terjadi karena dana transfer dari Pemerintah Pusat lambat masuk. Selain itu dana ADK untuk triwulan tiga tahun 2016 tidak cukup, seharusnya Rp 36 miliar, yang ada hanya Rp. 24 miliar.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 11 Mei 2017

 

Reporter: Salam

Editor: Nandra F Piliang