PAD Rohil Ternyata Cuma Rp23 Miliar

Kas Rp462 Miliar Hanya untuk Pegawai

Cetak Jumat,05 Mei 2017 | 10:08:32 WIB
Kas Rp462 Miliar Hanya untuk Pegawai
Ket Foto :
BAGANSIAPIAPI (riaumandiri.co) - Pemkab Rokan Hilir ternyata masih menyimpan dana kas daerah sebesar Rp462 miliar yang berasal dari DAU, DAK dan ADD. Sementara dana dari PAD hanya Rp 23 miliar. Dana kas tersebut rencananya akan dipergunakan untuk gaji pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dana guru PAUD.
 
Hal itu terungkap saat audiensi antara DPRD dengan pihak asosiasi kontruksi yang terdiri dari  Hipsindo, Gaikondo, Aspeksindo, Aspertanas, Askumnas dan Gapensi. Sedangkan dari DPRD diwakili 4 pimpinan DPRD beserta ketua komisi dan ketua Fraksi, Rabu lalu. 
 
"Data itu kita peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk dana desa diperkirakan sebesar Rp77 miliar. Sedangkan untuk gaji pegawai sebesar Rp150 Miliar," kata Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasruddin Hasan ditulis goriaucom, Kamis (4/5).
 
Politisi Golkar ini menyebutkan, PAD yang diterima pemerintah sebesar Rp 23 miliar. Dana yang ditransfer pada triwulan I baru sebesar Rp70 miliar. Sedangkan dana yang ditransfer untuk sisa dari tahun 2015 sebesar Rp101 miliar.
 
"Untuk gaji para honorer belum dialokasikan hingga hari ini. Juga gaji honorer bulan November dan Desember sebagian tenaga honorer juga belum dibayarkan," bebernya.
 
Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan sub bagian Kementerian Keuangan akan ada aliran dana pada bulan Juni ke daerah sebesar Rp157 miliar. Kemudian ada lagi sisa dana triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp30 miliar.
 
Berdasarkan rincian dana tersebut, dia berkesimpulan, hutang pemerintah kepada pihak ke III pada tahun 2016 lalu pasti akan dibayarkan tapi belum dipastikan waktunya. Lembaga DPRD sudah sepakat untuk mendorong pemerintah membayar hutang kepada pihak ke III walaupun dengan cara mencicil.
 
"Ketua asosiasi harus tahu siapa yang harus didahulukan untuk dibayar. Karena mereka lebih tahu siapa pengusaha yang lebih kuat secara finansial dan mana saja yang termasuk kontraktor lemah," kata Nasruddin.
 
Dia juga berpesan kepada pemerintah untuk menunda lelang proyek tahun 2017 sebelum dibayar hutang pada tahun 2016. Kecuali dana proyek tersebut berasal dari dana DAK. Karena menurutnya, jika proyek tersebut tidak cepat dilelang maka dana tersebut akan ditarik kembali. 
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...

Jumat,25 Mei 2018 - 21:48:27 WIB

Pemerintah Tidak Keluarkan THR Kepada 736 Ribu Guru Honorer

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer yang tidak menerima THR pada lebaran tahun ini.