PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Bursa kandidat Gubernur Riau yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 mendatang makin ramai. Selain nama-nama yang sudah menyatakan siap untuk maju dan bahkan sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, sejumlah nama lain juga terus mencuat. Salah satunya adalah Nurzahedy atau yang akrab disapa Eddy Tanjung.

 

Eddy Tanjung saat ini merupakan anggota DPR RI Dapil Riau 2 dari Fraksi Partai Gerindra. Selain anggota DPR RI, Eddy juga Ketua DPD Partai Gerindra Riau.

 

Menurut Eddy, saat ini Partai Gerindra belum memutuskan siapa kandidat gubernur Riau yang akan diusung nantinya di Pilgubri 2018.  "Memang kader Gerindra dan tokoh masyarakat dari 7 kabupaten/kota di Riau menginginkan saya maju di Pilgubri, tapi kita lihat dulu perkembangan politik beberapa bulan ke depan. Pilgubri kan masih setahun lagi, masih lama. Kita ikuti seperti air mengalir saja lah," kata Eddy Tanjung, belum lama ini.

 

Kalau seandainya maju di Pilgubri, apakah memilih posisi nomor satu (gubernur) atau nomor dua (wakil gubernur), Eddy dengan tegas mengatakan posisi satu. "Kalau maju, ya nomor satu lah. Kalau nomor dua tak usah maju sekalian," jelas pria kelahiran Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti ini.

 

"Andai nanti saya maju, yang paling penting itu izin keluarga, kalau mereka dukung baru saya siapkan diri. Kalau tidak, kita dukung calon lain saja," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.

 

Kendati demikian, Eddy mengaku siap untuk menjalin komunikasi dengan partai politik, apabila nantinya sudah ada kesepakatan dengan pasangannya untuk maju di Pilgubri. "Ya, tentu kita butuh koalisi dengan partai lain, apalagi kursi kita hanya 7 di DPRD Riau, masih kurang 6 kursi lagi, syarat mengusung pasangan calon kan 13 kursi. Saya siap menjalin komunikasi dengan semua partai yang satu visi dengan kita untuk memajukan Riau," ujarnya.

 

Terkait kesiapan dirinya untuk melepas jabatan sebagai anggota DPR RI, jika nanti maju di Pilgubri, menurut Eddy Tanjung, aturan itu sedang digodok di DPR RI untuk direvisi.

 

"Pasal mengenai anggota DPR harus mundur kalau maju di Pilkada, itu segera direvisi. Bulan April ini sudah dibahas, dan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang, bagi anggota Dewan yang maju di Pilkada, tak harus mundur. Sama halnya dengan bupati/walikota yang maju, hanya cuti kampanye saja," jelas pemilik Aulia Hospital Pekanbaru ini.