JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi perbincangan publik beberapa hari belakangan. Hal itu karena keributan perebutan kursi pimpinan yang terjadi lembaga itu.

 

Anggota DPD dari Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi, mengungkapkan bahwa pelantikan DPD yang menunjuk Oesman Sapta Odang sebagai ketuanya merupakan masalah berat. Soalnya proses pemilihannya melanggar undang-undang.

 

"Menurut saya, ini masalah berat. Perselisihan masalah pimpinan ini terjadi karena yang satu melanggar undang-undang, yang satu tidak," kata Sofwat dalam sebuah forum diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu, 8 April 2017.

 

Dia menyesalkan keributan di lembaganya karena telah menjadi tontonan buruk bagi masyarakat. Menurutnya, masalah itu tak semestinya terjadi.

 

"Makanya kami minta Mahkamah Agung supaya menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Kewenangan Mahkamah Agung untuk meluruskan kalau ada sesuatu yang melanggar undang-undang," ujarnya.

 

Sofwat mempertanyakan keabsahan pelantikan Oesman Sapta Odang. Dia meminta Mahkamah Agung membatalkan pelantikan yang memilih Oesman sebagai Ketua dan Nono Sampono serta Damayanti sebagai Wakil Ketua. Kalau masalah itu tak segera diselesaikan, DPD akan terus terbelah.

 

Editor: Nandra F Piliang