PASIR PENGARAIAN (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Suparman-Sukiman memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan dari pemangku jabatan sebelumnya, yaitu menekan angka kemiskinan. Dari hasil estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Negeri Seribu Suluk itu tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 3 persen.

 

“Dari hasil estimasi kami, tingkat kemiskinan di Rohul naik sekitar 3 persen atau dari 58.000 jiwa penduduk miskin pada tahun 2014, naik menjadi 64.000 jiwa di tahun 2015,” ungkap Prima Budiarti, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag-TU) BPS, menjawab Riaumandiri.co, akhir pekan lalu di ruang kerjanya.

 

Menurut Prima Budiarti, peningkatan kemiskinan di Kabupaten Rohul disebabkan berbagai faktor, seperti minimnya sarana infrastruktur jalan, rendahnya hasil produksi karet dan sawit petani, banyaknya petani yang mengalih fungsikan lahan, dan adanya petani yang berganti profesi menjadi buruh akibat anjloknya harga komoditi karet dan sawit.

 

Kondisi ini menurutnya sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani karena di antara petani masih ada yang memulai berkebun dan belum menuai hasil. Sementara andalan ekonomi sebagian besar penduduk Rohul itu berasal dari karet dan sawit.

 

“Fenomena tahun lalu adanya petani alih fungsi lahan, dan banyak petani yang tidak bekerja di bidangnya lagi dan memilih menjadi buruh karena rendahnya hasil karet dan sawit. Hal ini tentu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

 

Ditanya pendapatnya tentang langkah pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Rohul, menurut Prima Budiarti, setiap pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tepat sasaran atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Artinya, kalau daerah itu minim sarana infrastruktur jalan, yang menjadi prioritas adalah jalan.

 

Demikian juga dibidang pendidikan, sarana air bersih, kesehatan, pertanian dan sarana prasarana lainnya yang menyentuh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri harus menjadi prioritas untuk direalisasikan.

 

“Dulunya, Kecamatan Tambusai Utara masuk kategori ekonomi rendah. Tapi sekarang, setelah infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, kesehatan sudah mulai dibangun membuat ekonomi masyarakat di sana (Tambusai Utara) cukup baik dan secara perlahan-lahan mengalami peningkatan,” terang Budiarti.

 

Daerah yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah saat ini adalah Kecamatan Bonai Darussalam. Karena menurut Budiarti, selain sarana infrastruktur yang masih minim, Bonai Darussalam sering dilanda banjir, dan membuat aktifitas petani terganggu.

 

Reporter: Agustian

Editor: Nandra F Piliang