PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya instansi terkait terkesan tidak lagi sejalan dalam mengatasi persoalan sampah saat ini, terutama soal THL kebersihan. Dikhawatirkan akan berdampak pada hattrick kegagalan Pemko meraih Piala Adipura.

 

Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup dan Keberhasilan (DLHK) dengan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru tak sejalan dalam upaya untuk mempertahankan tenaga harian lepas sebagai petugas kebersihan. Ditambahkan lagi perhatian untuk mempertahankan kesejahteraan THL tersebut.

 

DLHK ingin mempertahankan THL, sementara Sekko malah sebaliknya. Saat ini upah THL tenaga kebersihan sudah dipotong menjadi Rp800 ribu dari penghasilan sebelum Rp1,3 juta. Jumlah ini tentu semakin jauh dari UMK.

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza kepada wartawan mengatakan, sangat yakin Pemko Pekanbaru hattrick kegagalan meraih Adipura, ketika sumber dari pelaku kebersihan itu tidak mendapatkan perhatian.

 

Menurut Zaidir, kegagalan itu dampak dari ketidaksejalanan antara DLHK dengan Sekko untuk membuat Pekanbaru bersih. "Pemko bisa berkaca pada pengalaman. Sampah bertebaran di setiap sudut, tanpa ada upaya mencarikan solusi. Ada solusi dari dinas, namun tidak didukung," ujar Zaidir, Jumat (24/3/17)

 

"Harus jadi pembelajaran. Dinas dan Sekko harus sinkron lah bagaimana buruh sampah ini bisa diberi semangat, bila perlu berikan reward kepada mereka." tambah Zaidir saat berbincang dengan wartawan.

 

Dikatakan Zaidir, Perhatian Pemerintah Kota terhadap buruh sampah saat ini sangat diragukan, dan dapat dipastikan akan berdampak kepada kebersihan Kota Pekanbaru.

 

Saat ini tampuk pemerintahan berada di tangan Pj Walikota Pekanbaru Edwar Sanger yang dibantu oleh Sekko M Noer tidak bisa berbuat banyak. Sebab itu, Zaidir berharap pada kepemimpinan Walikota Pekanbaru, Firdaus–Ayat nanti, ada solusi.

 

"Kita sangat berharap kepada Firdaus-Ayat nanti bisa membenahi persoalan sampah ini. benahi betul sesuai dengan harapan, dan saya yakin Firdaus bisa, karena sudah punya pengalaman," tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala DLHK, Zulfikri juga mengkhawatirkan Pemko tiga kali berturut-turut gagal raih Adipura. Padahal, sejak dilantik untuk menjabat sebagai kepala DLHK, dia sudah berupaya merubah sistem, dan juga sadar dengan sarana dan prasarana di DLHK tidak mencukupi.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 25 Maret 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang