Presiden Minta Pembangunan Waduk Sei Gong Dipercepat

Presiden Minta Pembangunan Waduk Sei Gong Dipercepat
Batam (riaumandiri.co) - Presiden Joko Widodo meminta pembangunan Waduk Sei Gong, Galang, Batam yang berdasarkan rencana selesai akhir 2018 bisa dipercepat dan rampung pada pertengahan tahun depan.
 
"Berdasarkan rencana waduk ini selesai pada akhir 2018. Namun tadi saya sudah bicara dan akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2018," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau pembangunan Dam Sei Gong, Galang, Batam, Kamis (23/3).
 
Waduk Sei Gong akan memiliki daya tampung 11 juta meter kubik air dengan kapasitas produksi 400 liter per detik. Biaya pembangunan dam tersebut berasal dari dana APBN dengan nilai Rp238 miliar.
 
"Saat ini, pembangunan Dam yang dikerjakan sejak 2016 sudah mencapai 35 presen. Nantinya akan digunakan untuk masyarakat sekitar dan wagra Kota Batam," kata Presiden.
 
Presiden juga sempat mengelilingi kawasan bangunan dam didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kepri, dan  pihak PT Wika selaku kontraktor. Menteri PUPR mengatakan Waduk Sei Gong merupakan satu di antara 49 unit waduk yang diprogramkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
 
"Ini salah satunya dari program itu. Ini merupakan waduk muara karena dibangun pada muara sungai," kata Basuki Hadimuljono. Waduk tersebut, kata dia, bukan untuk irigasi namun untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat.
 
"Di Batam butuh 3.250 liter perdetik. Sekarang dengan delapan bendungan 2.800-an liter perdetik. Jadi masih kurang, sehingga perlu tabahan waduk," kata dia. Waduk tersebut diharapkan akan bisa digunakan pada 2019.
 
Ia mengatakan, selain di Galang pemerintah juga terus melakukan pencarian sumber-sumber baru yang memungkinkan untuk pembangunan waduk.
 
"Kami juga sedang mempelajari yang ada di Busung Bintan dan daerah lain. Kalau akan dibangun waduk atau dam tentu harus dihitung potensi air termasuk saat kemarau," kata Basuki.
 
Saat ini, kata dia, pemerintah juga tengah menyelesaikan 16 bendungan lain yang diprogramkan pada pemerintahan sebelumnya.