PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel menilai jika selama ini bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tim Yuistisi, dinilai masih lemah. Pasalya, meski ada koordinasi antar OPD, namun terkesan jalan sendiri-sendiri, sehingga penegakan dan pengawasan Perda masih tidak maksimal dilakukan.

 

"Kita lihat saja pada semua pembangunan yang ada di Pekanbaru. Ada pembangunan yang tanpa memiliki Izin Pelaksana (IP), namun pembangunanya sudah atau tetap berjalan, padahal baru memengang Izin Prinsip. Seharusnya, setelah memiliki izin prinsip, maka harus memiliki dahulu izin pelaksana, baru bisa membangun," kata Roni Amriel saat berbincang dengan wartawan akir pekan kemarin.

 

Dikatakan Roni, sebagai masukan dan pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal, maka dalam menegakkan aturan kota, disarankan supaya semua izin yang dikeluarkan OPD terkait, diminta untuk ditembuskan ke Satpol PP selaku penegakan Perda kota Pekanbaru.

 

"Memang selama ini dinilai koordinasi antar OPD tidak berjalan sesuai harapan. Seperti halnya dalam mengeluarkan izin pembangunan. Semua kegiatan pembangunan yang ada di Pekanbaru sebaiknya ditembuskan ke Satpol PP Pekanbaru," katanya.

 

Politisi Partai Golkar ini menilai jika selama ini Satpol PP tidak tahu dan tidak diajak koordinasi saat perda ini dibuat, bahkan mana saja yang punya izin, dan mana saja yang tidak punya izin, lalu mana saja yang punya izin namun izinnya disalahgunakan, ada juga kegiatan pembangunan tapi belum punya izin pelaksana, dan baru memiliki izin prinsip, itu banyak. Ini menyulitkan pengawasan dan penertiban, karena tim yustisi ini tidak mengetahui.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 20 Maret 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang