JAKARTA (riaumandiri.co)-Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper, Rudi Fajar, mengatakan, dalam pengembangan bisnis, RAPP selalu berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

 

Hal itu disampaikan Rudi Fajar saat menjadi salah satu pembicara dalam Human Rights for Sustainable Business Workshop di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/3). Tampil juga sebagai pembicara dalam workshop tersebut, Wakil Bupati Siak Alfedri, ICCO Coordinator Indonesia Program Policy and 

 

South East Asia Responsible Business, Kiswara Santi Prihandini, dan Director Research The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRS) Yuda.

 

Menurut Rudi Fajar, kadang kala konflik perusahaan dengan masyarakat justru muncul sebagai dampak dari kepatuhan perusahaan menjalankan aturan terkait izin pemanfaatan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

 

"Kita dalam mengelola lahan harus sesuai izin yang diberikan. Namun kita tidak memaksakan melakukan pengelolaan bila ada kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut, sebelum masalahnya clear. Sebab, kita ingin menghindari terjadinya pelanggaan HAM,'' kata Rudi.

 

Bahkan kadang RAPP memilih melepaskan sebagian lahan konsesinya, sebagai wujud komitmen menghindari terjadinya pelanggaran HAM. "Keputusan melepaskan sebagian lahan konsesi itu merugikan perusahaan. Namun cara itu perlu ditempuh untuk menghindari berlarutnya konflik dengan masyarakat. 'Kalau langkah itu tidak kita lakukan, maka konfliknya akan berlarut-larut,'' jelasnya.

 

Para sekuriti di PT RAPP, kata Rudi, selalu diingatkan agar tidak berlaku kasar kepada masyarakat. "Bahkan kita ingatkan, seandainya mereka dipukul pun, jangan membalas. Sehingga pernah ada sekuriti kita yang dipukul warga, dia hanya berusaha menepis pukulan itu, tanpa berusaha membalas,'' cerita Rudi.

 

Rudi menambahkan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, RAPP menjalankan berbagai program, termasuk program pemberdayaan masyarakat.

 

"Kita yakin, operasional perusahaan akan berjalan lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat bila mereka bisa merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan di daerahnya," ujarnya.

 

Kontribusi Rp196 T

Selain itu, dalam paparannya Rudi Fajar juga menyampaikan kontribusi RAPP kepada negara sejak beroperasi pada tahun 1993, yang mencapai sebesar 21,7 miliar dolar AS atau Rp196 triliun.

 

RAPP juga memberikan kontribusi 6,9 persen dari ekonomic output Riau, 6,1 persen dari gross regional domestic product (GRDP) Riau, 5,4 persen dari pendapatan rumah tangga di Riau, membuka lapangan kerja sebanyak 90 ribu orang di tahun 2010 serta Multiplier effect di Riau 2,29 kali, 2,36 kali pada pendapatan rumah tangga dan 5,7 kali pada tenaga kerja.

 

"Kontribusi RAPP semakin diperkuat dengan adanya program-program rutin menyangkut CSR seperti sumbangan hewan ternak, bimbingan dan ajakan kerjasama bagi pengusaha lokal, beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya," kata Rudi.

 

Sedangkan Wakil Bupati Siak H Alfedri yang juga jadi narasumber dalam workshop tersebut, mengatakan, sebagian perusahaan yang beroperasi di wilayah Siak, termasuk PT RAPP, telah membuktikan komitmennya mematuhi aturan, sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan.

 

Pembicara lainnya, ICCO Coordinator Indonesia Program Policy and South East Asia Responsible Business Kiswara Santi Prihandini, yakin bahwa kemitraan antara publik dan dunia usaha akan membawa dampak positif bagi sektor sosial dan perekonomian. (ral)