PEKANBARU (riaumandiri.co)-Maraknya sorotan terhadap anggaran pengadaan tenaga pengamanan atau sekuriti di DPRD Riau, akhirnya mendapat reaksi dari Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Gubri mengatakan, akan memanggil Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin, untuk menanyakan langsung hal itu.

Gubri
"Ini saya mau panggil Sekwan, bagaimana proses ini. Selama ini kita fokus ke banjir meninjau dan memberikan bantuan. Sekarang saya panggil," tegas Gubri, Jumat (10/3).

Rencananya, selain ingin menanyakan perihal pengamanan di Gedung DPRD Riau, Gubri juga akan menanyakan perihal pernyataan Kaharuddin, yang mengatakan masing-masing anggota Dewan juga mendapat pengawalan.

Ketika disinggung mengenai penempatan tenaga sekuriti untuk masing-masing anggota Dewan, Gubri juga menyorotnya. Menurutnya,seharusnya anggota dewan tahu bagaimana kondisi Riau saat ini. Kalau memang tidak dibutuhkan jangan digunakan.

"Ya kalau memang itu dibutuhkan, tapi ini kan domainnya, domain sekretriat DPRD. Seharusnya ini ditanyakan langsung ke Ketua DPRD, dan ini kebutuhan Dewan," ungkap Gubri.

Terkait dengan anggaran yang mencapai Rp5,6 miliar untuk pengadaan tenaga sekuriti tersebut, Gubri kembali mengatakan seharusnya anggota DPRD Riau lebih tahu bagaimana kondisi keuangan Provinsi Riau saat ini. Pasalnya, di seluruh satuan kerja (satker), ada rasionalisasi. Jika memang tidak perlu, bisa saja dievaluasi kembali.

"Saya rasa teman-teman di Dewan itu, sudah tahu kondisi keuangan kita. Kalau memang itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, tidak dipakai itu kan nanti jadi Silpa. Nanti bisa disesuaikan di perubahan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, sorotan dari internal anggota DPRD Riau terhadap pengadaan tenaga sekuriti, kembali menghangat. Hal itu terkait pernyataa Sekwan DPRD Riau Kaharuddin di media massa, yang dinilai tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahkan, anggota DPRD Riau Muhammad Adil, meminta Gubri mencopot Kaharuddin. Yang bersangkutan dinilai tidak bekerja tidak sesuai prosedur, dan kerap melontarkan statemen yang kontradiktif.

Khususnya terhadap tenaga sekuriti untuk masing-masing anggota Dewan. Adil menegaskan, hal itu tidak benar adanya.

"Kemarin kata dia, fiktif, gini gini kan. Kalau ini (personil sekuriti melekat ke anggota Dewan,red) lebih fiktif lagi. Saya tak tahu kalau ada sekuriti melekat sama Dewan," sambungnya.

Sedangkan anggota Dewan lainnya, Musyaffak Asikin, dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak pernah memiliki sekuriti yang diadakan Sekwan. "Yang jelas aku merasa tidak punya sekuriti. Yang aku rasakan aku tidak punya sekuriti. Sejauh ini kita tidak tahu," ujar Musyaffak.

Dengan singkat, anggota Dewan dari Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, juga mengatakan tidak ada sekuriti yang melekat padanya. "Tida ada," jawabnya singkat.

Jawabannya yang sama, juga terlontar dari mulut Politisi PKS yang berkantor di rumah rakyat, Mansyur HS. "Belum ada," katanya.

Sedangkan anggota Dewan lainnya, Yulianti mengaku pihaknya lebih butuh staf ahli, untuk membantu kelancaran kerja. "Kalau Saya, tidak perlu dikawal Satpam (sekuriti,red). Kalau pribadi, saya rasa tidak perlu," kata Legislator asal Rokan Hulu tersebut.

Staf ahli yang dirasa perlu tersebut, kata Yulianti, dianggap bisa membantu kinerja anggota Dewan. Apalagi diakuinya, masing-masing anggota dewan terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda. (nur)