PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Untuk meningkatkan jumlah peserta KB di masyarakat dibutuhkan upaya sinergisitas antar pusat dan juga provinsi. Tidak hanya dalam melakukan edukasi dan pelatihan, namun juga soal anggaran yang sangat diperlukan peran dan kontribusi daerah. 

 

"Kontribusi kabupaten kota harus ditingkatkan sesuai dengan perundangan-undangan 23 tahun 2016, bahwa program KB merupakan program wajib yang dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak hanya menjadi perhatian pusat, tetapi juga seluruh daerah ada kewenangan," ujar Deputi Bidang KB dan KR, Dwi Listyawardani kepada riaumandiri.co, Rabu (8/3)

 

Hal itu disampaikan usai acara Rakornis Kemitraan, Peningkatan Peran Faskes dan jejaring dalam pelayanan KB KR di Era SJSN dan Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan prioritas dengan pemda propinsi dan kabupaten kota, di H Grand Central Pekanbaru.

 

Untuk itu lanjutnya, diperlukan sinkronisasi anggaran yang ada di pusat maupun daerah, tujuannya untuk meningkatkan penggunaan KB di masyarakat sehingga bisa menekan jumlah kelahiran.

 

Diakui Dwi, memang saat ini jumlah pengguna KB masih dikatakan kurang, karena banyak masyarakat yang belum memahami apa manfaat dan fungsi KB. Namun begitu, BKKBN melalui kader-kader yang ada di seluruh kabupaten bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi pesan dari pemerintah bisa diteruskan dan diterima oleh masyarakat. 

 

Adapun anggaran yang disediakan oleh pemerintah tentunya selalu proporsional, berdasarkan jumlah wilayah kabupaten dan desa, tidak ada perbedaan. Namun, adanya daerah yang maju dalam meningkatkan kepersertaan KB dan ada juga yang tidak, ini tidak lepas dari peran APBD yang ada dimasing-masing daerah.

 

"Untuk itu kita berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa ikut berperan, karena jika dari APBN saja tentu tidak akan mencukupi. Terutama kegiatan yang bersifat di lapangan dan masyarakat, peningkatan kader KB karena level daerah. Sementara di tengah masyarakat, tentunya bisa diberikan informasi bagaimana bisa merubah mainset masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB sangat diperlukan," tambah Dwi.

 

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Yenrizal Makmur menuturkan dalam pertemuan ini, pihaknya mengharapkan akan ada sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran program KKBPK, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. 

 

Selain itu, dengan adanya persamaan persepsi dalam perencanaan program dan anggaran, diharapkan pula tidak adanya tumpang tindih anggaran yang dikeluarkan. "Tentunya harus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang justru tidak dianggarkan di daerah. Sehingga bisa mencapai sasaran program KKBPK secara optimal," jelas Yenrizal Makmur.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 10 Maret 2017

 

Reporter: Renny Rahayu

Editor: Nandra F Piliang