BANGKINANG KOTA (riaumandiri.co) - Perekonomian Riau saat ini masih lemah, terutama di 4 kabupaten. Untuk itu, dengan rapat koordinasi diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat berintegrasi memperkuat kembali perekonomian di Riau.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman pada rapat koordinasi teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM se- Riau tahun 2017, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama Pelayanan Tera ulang Metrologi Legal antara Bupati, Walikota se Provinsi Riau dengan PJ Walikota Pekanbaru yang dilaksanakan di Balai Bupati Kampar, Rabu (8/3).

 

"Rakor Perdagangan, Koperasi dan UKM ini bertujuan menyusun program yang strategis untuk tahun 2018. 

 

Adanya OPD baru, berbagai nomenklatur baru diharapkan mampu berintegrasi dan menghasilkan program yang baik untuk kemajuan perekonomian Riau," terang Gubri.

 

Sementara, PJ. Bupati Kampar Syahrial Abdi, mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada Provinsi Riau atas kepercayaan sebagai tuan rumah rakornis bidang perdagangan koperasi dan UKM se-Provinsi Riau

 

"Rakornis kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dihadiri Gubernur Riau, para bupati dan walikota se-provinsi Riau dalam rangka Penandatanganan kerjasama Pelayanan Tera-Tera Ulang UTTP sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya.

 

Mengingat Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya daerah yang mampu secara mandiri melakukan pelayanan Tera-Tera ulang UTTP, karena didukungan langsung Pemerintah Provinsi Riau berupa personil dan sarana prasarana kemetrologian.

 

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, diharapkan Pelayanan tera/Tera Ulang UTTP dan pengawasan kemetrologian diseluruh Wilayah Kabupaten / Kota se Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

Saat ini Kabupaten Kampar telah memiliki UPTD Metrologi legal Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Pembangunan gedung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp13 Miliar dengan peralatan standar kerja, dibiayai melalui anggaran APBD Kampar.