LUBUK BASUNG (RIAUMANDIRI.co) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyatakan sebanyak 3.140 unit rumah tidak layah huni di daerah itu. "Rumah tersebut tersebar di 16 kecamatan," kata kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Erniwati di Lubuk Basung, Minggu (6/3).

 

Ia mengatakan, ke 3.140 unit rumah ini dengan kondisi lantai masih tanah, dinding masih kayu dan atap rumah berasal dari atap rumbia. "Ini berdasarkan pemutakiran data terpadu pada 2015," katanya. Ia merincikan, ke 3140 unit rumah tersebut tersebar di Kecamatan Ampek Angkek sebanyak 61 unit, Ampek Nagari sebanyak 317 unit, Banuhampu sebanyak 127 unit, Baso sebanyak 64 unit.

 

Sedangkan di Kecamatan Canduang sebanyak 95 unit, Ampek Koto sebanyak 235 unit, Kamang Magek Sebanyak 48 unit, Lubuk Basung sebanyak 485 unit, Malalak sebanyak 105 unit.

 

Lalu, Kecamatan Matur sebanyak 112 unit, Palembayan sebanyak 493 unit, Palupuh sebanyak 269 unit. Selain itu, Kecamatan Sungai Pua sebanyak 50 unit, Tanjung Mutiara sebanyak 367 unit, Tanjung Raya sebanyak 222 unit dan Tilatang Kamang sebanyak 90 unit. "Kita menargetkan pada 2021 seluruh rumah tersebut sudah diperbaiki dan menjadi layak untuk dihuni," tegasnya.

 

Untuk mencapai ini, pihaknya berupaya untuk dana untuk membangun rumah tersebut dari dana Baznas Agam, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemkab Agam dan perusahaan lainnya.

 

"Setiap tahun Baznas Agam dan KPN Pemkab Agam memberikan bantuan untuk bedah rumah bagi keluarga kurang mampu," katanya. Selain itu, pada 2017 Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan bantuan sebesar Rp7,5 miliar untuk membangun 50 unit rumah nelayan di Muaro Putih, Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara.

 

Pembangunan ini akan dilakukan minggu depan, karena pemenang sudah diumumkan pemerintah pusat. "Dengan cara ini saya optimis rumah tidak layak huni ini selesai diperbaiki pada 2021," katanya. Anggota DPRD Agam, Yuspidar mendukung terobosan dari dinas terkait untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. "Kita berharap pembangunan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kontrak kerja, agar bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kurang mampu," katanya. (ant/ara)