PEKANBARU (riaumandiri.co)- Keberadaan kampung KB diharapkan bisa berperan penting, bai pemerintah dalam hal penanganan msalah kependudukan dan juga keluarga berencana. Ia menilai kampung Keluarga Berencana (KB) ampuh untuk menghadapi bonus demografi Indonesia tahun 2020 mendatang.

Menurutnya dengan adanya kampung KB, pembinaan masyarakat dalam merencanakan kehidupan keluarga yang sejahtera, mandiri, sehat dan memiliki keluarga yang berpendidikan akan tercapai dengan baik. Untuk itu, di tahun 2017 ini BKKBN dan aparat terkait akan membangun kampung KB, 1 kecamatan 1 kampung KB.

"Tahun 2016 lalu ada kampung KB di satu kabupaten, namun tahun 2017 ini kami mau tingkatkan menjadi 1 kampung KB 1 kecamatan ini butuh perencanaan yang matang agar pelaksanaan kampung KB berjalan optimal," ujar Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Yenrizal Makmur, Selasa (28/2) di kantonya.

Dikatakannya, output program kampung KB sudah terlihat. Dari tersosialisasikannya dengan baik program KB di desa-desa hingga cara pemakaian alat KB yang digemari masyarakat.

"Saat ini seluruh kabupaten kota di Ria sudah ada kampung kB, dan kita juga sudah melakukan evaluasi mulai dari pemakaian kontrasepsi IUD, implan semua berjalan dengan baik, hasil ini akan menjadi dasar survei demografi dan kesehatan Indonesia  tahun 2017 ini. Kami berharap bonus demografi tiga tahun yang akan datang ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di kancah global," katanya.

Dari hasil kajian demografi dan perhitungan proyeksi penduduk memperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030 mendatang. Bonus demografi ditandai dengan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja.

Hal ini tentunya menguntungkan negara secara ekonomi apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif atau usia kerja antara 15-64 tahun pada tahun 2020-2030 mencapai sekitar 70% dari total populasi. Sehingga beban tanggungan penduduk berusia produktif menurun atau menjadi rendah, yakni antara 0,4-0,5.
Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif.