(riaumandiri.co)-Dinamika regional selalu saja menarik untuk diamati. Indonesia sebagai salah satu pionir pada organisasi regional semisal ASEAN tentu tak bisa dipisahkan dari setiap gelagat maupun aksi bersama yang mengatasnamakan regionalisme ASEAN. Oleh karenanya, ASEAN dan Indonesia ibarat rumah dan atap, apabila satu saja tidak ada maka tidak akan sempurna, begitupun sebaliknya.

Bila ditarik jauh kebelakang Indonesia adalah salah satu negara yang menanda tangani Deklarasi Bangkok 1967 yang menandai berdirinya ASEAN. Massifnya diplomasi yang dilakukan dalam rangka menggalang dukungan memperlihatkan keseriusan Indonesia untuk membangun satu rezim regional di Asia Tenggara. Mengingat Asia Tenggara merupakan satu kawasan yang unik dengan perpaduan budaya, etnis, ideologi dan agama. Juga beragam bentuk dan sistem pemerintahan yang ada, semakin menambah kompleksitas ASEAN.

Pada abad ke 21, perkembangan ASEAN dan negara-negara yang tergabung didalamnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Populasi seluruh negara ASEAN mencapai angka 600 juta jiwa, dan tak kalah pentingnya, gabungan PDB negara ASEAN mencapai US$2,4 triliun atau setara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Sehingga berkaca pada potensi yang ada integrasi ASEAN melalui ASEAN Community 2015 menjadi suatu keharusan.
]
ASEAN era Jokowi
Lantas seperti apa pentingnya ASEAN bagi pemerintahan sekarang ini ?
Meskipun sepanjang 2015, prioritas Politik Luar Negeri Indonesia menempatkan peranan Indonesia di kawasan dan internasional berada pada posisi terakhir. Setelah menjaga kedaulatan NKRI, melindungi WNI/BHI di luar negeri, dan meningkatkan diplomasi ekonomi. Namun Kebijikan ini mesti ditelaah dengan kritis, sebab tahun 2015 adalah awal kepemimpinan Presiden Jokowi, asumsi yang dibangun adalah dinamika regional dan internasional masih dalam tahap penyesuian dan pengenalan pada saat itu. Sehingga, prioritas ini diletakkan pada posisi terakhir.
Arah gerak Polugri Indonesia melihatkan perubahan dinamis dan strategis sepanjang 2016. Pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2017, Retno Marsudi menyatakan, ASEAN masihlah menjadi sokoguru Politik Luar Negeri Indonesia. Ini artinya Kebijakan Luar Negeri Indonesia saling bertalian dengan gerak dinamika ASEAN. Hal ini dapat dilihat sepanjang tahun 2016 ada beberapa pertemuan dalam kerangka ASEAN yang diiniasi oleh Indonesia.

Pada 24-25 Juli 2016, Indonesia menjadi tuan rumah tingkat Menlu ASEAN melalui “Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region”. Meski sempat menimbukan kekhawatiran bahwasanya pertemuan ini tidak akan dapat mencapai konsensus, namun akhirnya kekhawatiran itu dapat dipatahkan dengan dihasilkannya sebuah “Joint Communique”. Begitupun dengan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) untuk mengukuhkan unity and centrality ASEAN dalam menghadapi tantangan baru kawasan dan dunia, pada Desember 2016.

Mengenai kedudukan Indonesia pada Laut China Selatan, Menlu Retno menegaskan, tidak akan berubah dan bahkan semakin kokoh. Meski bukan termasuk negara yang berkonflik langsung namun posisi Indoensia sangat sentral dalam setiap upaya membangun kesepakatan damai. Indonesia terus mendorong agr negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan RRT. Atas usul Indonesia maka pada KTT ASEAN-RRT September 2016 disepakati “Hotline of Communications” untuk merespon maritime emergencies dalam pelaksanaan Declaration of Conduct.

Melihat sentralnya posisi ASEAN tentu peranan strategis Indonesia dalam setiap upaya menggalang kesepakatan tak dapat dipisahkan. Beberapa pertemuan yang diinisiatori oleh Indonesia menunjukkan pentingnya ASEAN bagi Politik Luar Negeri Indonesia. Artinya sejarah panjang Indonesia dan ASEAN yang merupakan satu kesatuan utuh, dilanjutkan secara konsisten dan konstituen oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan tesis Dewi Fortuna Anwar yang menyatakan ASEAN membantu menjaga dan menyebarkan citra (identity) Indonesia di dunia, sebagai simbol kongkret tentang komitmen Indonesia terhadap Politik, perkembangan ekonomi dan harmonisasi di tataran regional.

Parameter Pentingnya ASEAN
Nah.. menarik untuk mengamati ASEAN dalam hubungannya dengan Indonesia menggunakan instrumen level analisis. Kenneth Waltz, ilmuwan HI, mengindentifikasikan ada tiga level analisa, Individu, Negara, dan sistem Internasional.Pada konteks ini, Sebab variabel utama dalam mengukur sejauh mana pentingnya ASEAN bagi pemerintahan saat ini adalah dengan mengkomparasi kebijakan luar negeri terkait ASEAN pemerintahan sebelumnya. Maka, level analisis pada tingkat individu mesti digunakan. Alasannya tak lain karena, bentuk rezim dan corak kepemimpinan berhubungan erat dengan karakteristik personal pemimpin itu sendiri.

Era Presiden SBY Polugri Indonesia terhadap ASEAN relatif massif dan mobile. Semboyan zero enemy million friends, ditunjukkan SBY dengan aktif disetiap forum-forum internasional dan tak kalah pentingnya menjadi motor penggerak setiap inisiasi atas suatu kesepakatan dalam forum ASEAN. Indonesia pada saat itu aktif dalam upaya mengakhiri sengketa perbatasan Kamboja dan Thailand, beberapa kali mengadakan marathon diplomacy untuk mempercepat upaya penyelesaian konfliik, dsb.
Berbeda halnya dengan SBY, meski telah dijelaskan diatas beberapa prioritas terkait ASEAN, namun pemerintahan Jokowi masih melihat ASEAN dengan samar-samar. Belum terlihat gelagat nyata yang bisa dirasakan langsung regional ASEAN. Bila SBY dengan mudah kita menebak upaya Indonesia untuk mencara kawan sebanyak-banyaknya, namun slogan diplomasi Jokowi untuk membangun “Poros Maritim Dunia” relatif masih menekankan pentingya politik domestik. Jokowi  bahkan sempat menyebutkan, “boleh saja berdiplomasi dan berkawan, tapi dikit-dikit, untuk apa banyak berkawan tapi justru merugikan, banyak kawan mestinya banyak untung”.

Walaupun peran Indonesia era Jokowi tidak segercap pemerintahan sebelumnya, hal ini bukan menjadi persoalan besar yang seolah memperlihatkan tanda-tanda kemunduran dalam diplomasi Indonesia. Dinamika perpolitikan internasional saat ini memang tengah dirundung pragmatisme global atau lebih populer disebut populisme. Negara-negara di dunia cenderung memprioritaskan kepentingan nasional ketimbang melakukan pendekatan-pendekatan eksternal. Keluarnya Inggris dari Zona Eropa merupakan tanda menurunnya trend integrasi kawasan. Terlalu banyak kerugian yang didera apabila tetap bertahan dalam Zona Eropa menurut Nigel Farage, Pimpinan UK Independence Party.

Fenomena ini pun menjalar ke ASEAN Community yang ibarat balita, tengah berada diusia yang butuh sekali bimbingan orang tua. Integrasi Eropa yang harusnya menjadi inspirator dalam melakukan integrasi kawasan justru pada saat ini tengah mengalami ketidakstabilan politik. Konsekuensi logisnya dapat dilihat, sampai saat ini AC belum memperlihatkan gelagat nyata yang bisa dirasakan langsung masyarakat di negara-negara ASEAN. AC tengah dirundung dilema ditengah menguatnya disintegrasi kawasan dan berkembangnya populisme di negara-negara besar dunia, layaknya AS, Inggris, Belanda dan Belgia.

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas