PEKANBARU (riaumandiri.co)-Teka-teki siapa figur yang akan mengisi kursi Wakil Gubernur Riau, tampaknya mulai terjawab. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan, ia lebih memilih sosok Wan Thamrin Hasyim sebagai pendampingnya. 

 

Terkait hal itu, Gubri memiliki alasan tersendiri dalam mengusulkan mantan Bupati Rokan Hilir tersebut. 

 

"Memang iya, kami dari partai (Golkar) mengusulkan dua nama. Yang satu Wan Thamrin dan Ruspan Aman. Untuk menentukan itu perlu keterwakilan wilayah," kata Andi Rachman saat berkunjung ke Kota Bagansiapi-api, Rohil, Sabtu akhir pekan kemarin.

 

Dengan wilayah Riau yang begitu luas, pihaknya ingin mendapuk figur dari Partai Golkar yang belum 'kebagian' jabatan penting di tingkat provinsi untuk mewakili daerahnya.

 

"Pimpinan Pemerintah Provinsi yang dari pesisir itu kan belum ada. Indragiri Hilir sudah, Rokan Hulu sudah, Saya kan dari Pekanbaru sudah," tuturnya.

 

"Pesisir kan belum, kita dorong bersama-sama kita jadikan Pak Wan Thamrin. Nanti kan dipilih dulu oleh DPRD, kita imbaulah biar ada keseimbangan di Riau," tambahnya. 

 

Untuk diketahui, Wan Thamrin Hasyim merupakan mantan Bupati Rokan Hilir. Sementara, Ruspan Aman yang berasal dari Kuantan Singingi ini merupakan Ketua Harian DPD I Partai Golkar.

 

Beda Pandangan 

Sementara itu, anggota DPRD Riau memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi Wagubri yang hingga saat ini masih belum juga terisi. Kendati begitu, mereka tetap menyatakan kesiapannya memroses jika dalam waktu dekat nama calon Wagubri tersebut masuk ke rumah rakyat tersebut.

 

Seperti dituturkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, Aherson, pihaknya yakin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, akan memiliki pendamping dalam menghabiskan sisa masa jabatannya.

 

Keyakinan Ketua Komisi C DPRD Riau bukan tanpa alasan. Menurut Undang-Undang, kata Aherson, pengisian posisi Wakil Gubernur bisa dilakukan jika masa jabatan masih bersisa di atas 18 bulan setelah ditetapkannya Gubernur definitif.

 

"Kan dihitung semenjak pelantikan Pak Andi (Arsyadjuliandi Rachman,red) selaku gubernur defenitif (pada Mei 2016 lalu,red). Hitungannya dari situ. Bukan dihitung dari sisa masa jabatan," ujarnya, akhir pekan kemarin. 

 

"Pokoknya tenang saja lah. Pasti ada Wakil Gubernur di Riau," sambungnya yakin.

 

Apalagi, sebutnya, proses pemilihan Wagubri di DPRD Riau tidak ada kendala yang berarti. Usai membentuk Panitia Khusus Pemilihan Wagubri, draf tata tertib pemilihan Wagubri juga diyakini akan segera rampung. Sejumlah perbaikan berdasarkan hasil verifikasi oleh Menteri Dalam Negeri telah dilakukan.

 

"Tidak ada masalah dalam draf tatib itu. Hanya ada seperti kata-kata, bahasa, dan segala macam hasil verifikasi Mendagri kemarin. Tapi itu pada prinsipnya, kita bahas di Pansus, sudah selesai semua . Tidak ada substansi yang berubah," jelas Aherson.

 

Dalam waktu dekat, draf tatib tersebut dimungkinkan akan diumumkan di Rapat Paripurna DPRD Riau, untuk selanjutnya Pimpinan Dewan akan mengambil alih dalam hal pembentukan Panitia Seleksi pemilihan Wagubri.

 

"Tugas Pansus itu sudah selesai. Tergantung Pimpinan. Kalau Panselnya sudah terbentuk, Pansel bisa bekerja. Pimpinan secara administrasi bisa mengirimkan surat kepada pemerintah terkait masalah pengusulan nama-nama calon Wagubri," imbuhnya.

 

Sementara itu, padangan berbeda datang dari anggota DPRD Riau Partai Gerindra, Husni Thamrin. Pihaknya menilai, Gubri Arsyadjuliandi Rachman tidak perlu didampingi seorang Wakil Gubernur. Hal tersebut mengingat sisa masa jabatan tidak lama lagi akan segera berakhir.

 

Sejauh ini, sebut legislator asal Pelalawan tersebut, roda pemerintahan di Riau masih bisa berjalan dengan baik meskipun tidak ada Wagubri.

 

"Kalau kami sendiri, kalau hanya sekitar 18 bulan tidak perlu juga pakai Wakil. Itu atas nama saya pribadi, bukan atas nama ketua fraksi. Tidak perlu lah pakai-pakai wakil. Karena menambah biaya daerah juga. Kenyataannya jalan kan pemerintahan. Ada Sekda juga," sebut Husni Thamrin yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra-Sejahtera DPRD Riau tersebut.

 

Kendati begitu, Husni menegaskan jika pihaknya akan memroses jika Partai Golkar selaku partai pengusung dalam Pemilihan Kepala Daerah di Riau pada 2014 lalu, menyerahkan nama-nama calon Wagubri ke DPRD Riau. "Jelas. Kalau dibawa ke lembagaan (DPRD Riau,red), kita akan proses. Siapa pun yang diusulkan oleh (Partai) Golkar," tukasnya.

 

Terpisah, Ketua Fraksi PAN Riau, Ade Hartati Rahmat, mengatakan pihaknya belum mengambil sikap atas polemik Wagubri ini. Masalah ini akan dibicarakan ke DPW PAN Riau.

 

"Nantilah kita bincangkan. Mekanismenya bisa gak terpenuhi dengan Undang-Undang. Karena 18 bulan sebelum masa berakhir kan Gubernur tidak wajib ada wakilnya," pungkas Ade Hartati yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Riau tersebut.  (dod, grc)