JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)-Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi soko guru yang kuat dalam merawat ke-Indonesiaan. Soko guru ini harus dipahami dengan baik dan benar seluruh lapisan masyarakat di pusat dan daerah. 

 

"Masalahnya adalah bagaimana implementasi dari soko guru itu. Sebab, di lapangan publik masih melihat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai nilai-nilai soko guru itu. Inilah tantangan yang perlu diatasi," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center DPR, Senin (13/2).

 

Menurut Wakil Ketua MPR, Pancasila harus dipahami dengan baik dan benar. Begitu juga dengan UUD1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami dengan baik dan benar. "Baik di pusat sampai daerah, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau dilaksanakan dengan benar maka kita memiliki soko guru yang kuat," jelasnya.

 

Hidayat Nur Wahid memberi contoh UUD 1945 yang sudah disepakati dan berlaku sebagai konstitusi negara. "Kalau di lapangan ada yang tidak sesuai karena UU-nya, rakyat memiliki hak konstitusional untuk menggugat. Ada mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi," katanya. 

 

Sementara itu pengamat politik Yudi Latif mengatakan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial Indonesia yang paling penting. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia bisa harmoni dan merawat ke-Indonesiaan. 

 

"Indonesia bisa menjadi mercu suar dunia. Indonesia sudah banyak makan asam garam, hidup berdampingan dalam keberagamaan. Bangsa Indonesia bisa menerima perbedaan secara lapang," katanya.

 

Namun, lanjut Yudi Latif, hidup berdampingan bukan tanpa masalah. "Apa yang terjadi belakangan ini telah memberi pelajaran bahwa Bhinneka Tunggal tidak taken for granted tapi harus diusahakan," imbuhnya.

 

Untuk merawat ke Indonesiaan, tambah Yudi Latif, diperlukan prasyarat, yaitu persatuan dan keadilan. "Merawat ke-Indonesiaan dengan cara merawat persatuan dan memperjuangkan keadilan," ujarnya. Salah satu upaya di antaranya adalah memperlakukan interaksi kerapatan sosial.

 

Pengamat politik Arbi Sanit mengakui bahwa kehidupan bernegara Indonesia masih terancam. Indonesia masih menghadapi persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. "Soal ekonomi, kesenjangan sekarang lebih parah. Ancaman separatisme masih ada di beberapa daerah. Ini semua bisa menjadi ancaman riil," paparnya.

 

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang