JAKARTA (riaumandiri.co)-Kedatangan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, bersama Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Tedy Lhaksamana,  ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin, dinilai merusak citra pemerintah, polisi, dan tentara.

 

Karena Luhut sebagai Menteri Kemaritiman, tidak memiliki tugas yang berkorelasi dengan polemik persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

 

"Respeknya semakin turun, seharusnya kavling itu Aksi tidak diambil," ujar pengajar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Harmonis, Kamis (2/2).

 

Selain itu, Kapolda Iriawan dan Pangdam Tedy datang menggunakan Pakaian Dinas Harian. Seakan kedatangan mereka mewakili institusi kepolisian dan angkatan bersenjata.

 

Harmonis mengatakan, kedatangan Kapolda dan Pangdam ke rumah Ma'ruf Amin setelah polemik terjadi di persidangan, terkesan memperlihatkan keberpihakan. "Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperumit masalah," ujarnya lagi. 

 

Harmonis mengatakan, warga dan pemilih Jakarta justru akan melihat tidak adanya netralitas dalam Pilkada Jakarta. Karena ketiganya salah menunjukkan komunikasi nonverbal mereka ke publik. "Luhut jika memang melihat ada persoalan jangan dia yang turun, suruh orang lain yang turun," kata Harmonis.

 

Kedatangan Luhut ini justru memperlihatkan dengan terang-benderang keberpihakan Istana. Selain itu, ia membawa Kapolda dan Pangdam. Harmonis mengatakan, sebagai seorang Menko Maritim, Luhut tidak memiliki garis komando dengan Kapolda dan Pangdam.

 

"Harusnya Wiranto kalau memang masalah keamanan, lagi pula partainya Wiranto mendukung Ahok," ujarnya lagi. 

 

Maafkan Ahok 

Terkait hal itu, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan tertulisnya Kamis kemarin, mengungkapkan pertemuannya di kediaman KH Ma'ruf Amin Rabu (1/2) malam tersebut.

 

Menurutnya, Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut sudah memaafkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

 

Saat persidangan kasus dugaan penodaan agama pada Selasa (31/1), Ahok serta tim kuasa hukumnya menuai protes keras dari berbagai pihak lantaran dianggap merendahkan Ma'ruf Amin.

 

"Kiai Ma'ruf, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kepada media, dia sudah memaafkan Ahok," ujar Luhut melalui keterangan tertulis.

 

Luhut mengaku tidak banyak hal yang dia bicarakan saat bertemu dengan Ma'ruf. Dia mendatangi Ma'ruf karena faktor kedekatannya dengan semua petinggi PBNU.

 

Selain persoalan pemberian maaf kepada Ahok, Luhut mengaku juga membicarakan persoalan kebangsaan akhir-akhir ini. Dia dan Ma'ruf sama-sama sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

"Pak Kiai Ma'ruf dan saya sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian di Indonesia ini," kata Luhut.

 

"Saya datang bukan sebagai menteri, tapi sebagai teman baik, teman yang sudah kenal lama. Hubungan saya dengan Nahdlatul Ulama kan sangat baik, beliau juga Rais Aam NU. Kebetulan pada saat itu hadir juga Kapolda dan Pangdam," ucapnya.

 

Keterangan agak berbeda dilontarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, yang ikut dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu membahas persoalan keamanan Ibu Kota.

 

"Kapolda meminta agar Ketua MUI turut membantu menjaga situasi tetap kondusif," kata Argo dalam keterangan tertulisnya.

 

Kata Argo, Ma'ruf menyampaikan pesan agar umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi serta selalu menjaga keadaan bangsa dan negara agar tetap kondusif.

 

Mereka mengelak bahwa pertemuan itu berkaitan dengan kesaksian Ma'ruf dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang bergulir sejak sehari sebelumnya, Selasa (31/1).

 

Seperti diketahui, polemik antara Ahok dan Ma'ruf dimulai ketika tim kuasa hukum Ahok mencoba mengklarifikasi mengenai adanya percakapan telepon dari Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ma'ruf pada 6 Oktober 2016.

 

Tim kuasa hukum Ahok menyebut, SBY meminta Ma'ruf untuk menerima putranya yang juga calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, beserta wakilnya, Sylviana Murni, di kantor PBNU.

 

Selain itu, tim kuasa hukum Ahok menengarai adanya pesanan dari SBY kepada Ma'ruf untuk menerbitkan fatwa terkait dugaan penodaan agama oleh Ahok. Kemudian, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dukungan Ma'ruf kepada pasangan Agus-Sylvi. Ma'ruf membantah pertanyaan tim kuasa hukum tersebut.

 

Kemudian, saat Ahok menyampaikan keberatan pada kesaksian Ma'ruf, dia berbicara dengan nada tinggi. Ahok mengaku keberatan lantaran Ma'ruf sempat tidak mengakui pernah bertemu Agus-Sylvi pada 7 Oktober 2016 atau tanggal sesudah kejadian dugaan penodaan agama terjadi.

 

Terkait hal itu, Presiden Jokowi yang sempat dikonfirmasi Kamis pagi kemarin di JCC Senayan, mengaku tidak mempersoalkan Luhut turun campur di dalam setiap persoalan yang terjadi di Indonesia. Termasuk dalam kesalahpahaman antara Ma'ruf dengan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

 

Menurut Jokowi, asalkan demi kepentingan bangsa dan negara maka siapa saja boleh turut andil menyelesaikan.

 

"Inisiatif setiap menteri, setiap menteri koordinator ya, saya kira begitu. Kalau untuk kebaikan negara, saya kira enggak apa-apa," ujar Jokowi. (bbs, rol, kom, sis)