Mahasiwa FAMI Long March Menuntut Perbaikan Inhil

Mahasiwa FAMI Long March Menuntut Perbaikan Inhil

TEMBILAHAN (HR)–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  Forum Akasi Mahasiwa Indragiri Hilir, melakukan unjuk rasa di tiga titik, guna menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dikawal ketat kepolisian, beberapa hari lalu.

Pantauan lapangan puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Forum Aksi mahasiswa Indragiri Hilir (FAMI), melakukan demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), disana para mahasiswa disambut Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam.

Dalam orasinya mahasiswa  menyampaikan, minta secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan yang ada di Inhil. “Kami minta kepada Ketua DPRD Inhil agar mencabut izin bagi perusahaan yang terbukti dalam aktivitasnya merusak lingkungan di Inhil,”ujar Firman, Ketua Kordinator lapangan dalam unjuk rasa.

Puluhan mahasiwa itu melanjutkan orasinya ke kantor Bupati, Disana mahasiwa merasa kecewa, karena tak bisa menjumpai Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan orasi. Dan dalam orasinya, agar pemerintah membuat peraturan daerah yang mengontrol harga kelapa dan secepatnya menggesa infrastruktur yang berkualitas disertai kontroling yang tegas.

Menanggapi orasi mahasiswa, Asisten II Setda Inhil Fauzar,  mengatakan secepatnya berkoordinasi dengan Bupati Inhil dalam mengevaluasi permasalahan yang menjadi tuntutan mahasiswa dan  akan mencari solusi permasalahan yang terjadi secepatnya. “Saya memaklumi apa yang di lakukan mahasiswa  saat ini dalam menyampaikan orasinya, kami akan secepatnya melakukan koordinasi untuk secepatnya mencari solusi permasahan yang terjadi sekarang,” ungkap Fauzar.

Selanjutnya, sejumlah mahasiswa melanjutkan unjukrasa  ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan. Mereka meminta, Kejari mengusut tuntas dan taransparasi terkait kasus korupsi yang ada di Inhil. "Kami minta agar tersangka korupsi ditindak tegas, dan lebih transparan dalam mengadili kasus korupsi yang ada di Inhil," mintanya. (mg4)