PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap transportasi umum tetap terpenuhi, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru menyarankan Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang ada saat ini.

 

Diketahui mulai Januari 2017 ini, bus TMP tidak lagi melayani lima koridor, dan dampaknya, 50 unit bus yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, terpaksa harus diparkirkan karena Dishub Kota Pekanbaru kewalahan menutupi rute bus TMP tersebut.

 

"Tahun 2017 pihak ketiga dalam hal ini PD Pembangunan tidak lagi melanjutkan kontrak kerja dengan Pemko terkait pengelolaan bus TMP ini, tentu bagi masyarakat bagaimanapun kondisinya harus tetap dilayani. Untuk itu kepada regulator yang baru, kita berharap bisa memaksimalkan bus yang ada, apalagi ada bus bantuan pertama dan yang kedua," kata Herwan Nasri, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

 

Hal ini dilakukan agar pelayanan masyarakat tidak terlantar, sambil menunggu bantuan bus dari Dinas Perhubungan pusat yang katanya akan kembali menghibahkan bus kepada Pemko Pekanbaru.

 

"Dishub juga harus didukung dengan dana yang memadai dan SDM yang cukup. Sementara informasi yang didapatkan, anggaran 30 operasional bus yang ada saat ini termasuk halte yang ada, tidak cukup, tentu ini sangat menganggu kepada pelayanan publik.

 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel, juga menyarankan hal yang sama. Untuk memenuhi koridor yang sudah berhenti dengan habisnya kontrak PD Pembangunan per 31 Desember 2016 lalu, politisi dari partai Golkar ini meminta Pemko Pekanbaru lebih fokus dan lebih selektif lagi dalam menangani transportasi massal yang dijalankan saat ini.

 

"Dan ini harus sesuai dengan program Pemko yaitu memberi layanan terbaik dalam transportasi yang aman, nyaman, murah dan terjangkau," ungkapnya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 18 Januari 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang