HMI Tanjungpinang Tolak Tarif Dasar Listrik

HMI Tanjungpinang Tolak Tarif Dasar Listrik

Tanjungpinang (riaumandiri.co) - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tanjungpinang-Kabupaten Bintan menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Penolakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 30 orang aktivis HMI Tanjungpinang-Bintan di Kantor DPRD Kepri, akhir pekan lalu.


"Kami juga dengan tegas juga menolak kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor mulai dari STNK, pajak, BPKB hingga 3 kali lipat karena dinilai tidak pro rakyat," kata Ketua HMI Tanjungpinang-Bintan Andiansyah.Dia menegaskan pemerintah di awal tahun 2017 mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat. Pemerintah seolah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankan rakyat.    


Karena itu, HMI menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 persen.HMI mendesak Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA    
"Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah berpotensi menyengsarakan rakyat, melemahkan daya beli masyarakat," ucapnya.    


     
Selain mengkritik kebijakan pemerintah pusat, puluhan aktivis HMI Tanjungpinang juga menyinggung permasalahan kekosongan jabatan Wakil Gubernur Kepri. Sejak Nurdin Basirun dilantik sebagai gubernur hingga sekarang Kepri belum memiliki wakil gubernur."Nurdin dilantik sebagai Gubernur Kepri 25 Mei 2016, sampai sekarang tidak memiliki pendamping. Kondisi ini mempengaruhi iklim perpolitikan dan kebijikan pemerintah," tegasnya.      


Ardiansyah menegaskan partai pengusung HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun harus tegas dalam menentukan pilihan. Nurdin juga harus mampu mengendalikan kondisi perpolitikan selama suksesi cawagub.DPRD Kepri juga diharapkan mendorong pemilihan wagub secepatnya.     "Kami mendesak DPRD Kepri bersikap terbuka kepada masyarakat. Jika bersikap tidak profesional, maka kami akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Kepri.