PASIR PENGARAIAN (RIAUMANDIRI.co) - Seratusan mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP) dari Aliansi Mahasiswa se-Rokan Hulu (Rohul) ikut menggelar aksi damai bela rakyat 121, dengan misi menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, di Gedung DPRD Rohul, Kamis (12/1).

 

Pantauan riaumandiri, aksi tersebut dimulai di Taman Kota Pasir Pengaraian, dilanjutkan dengan longmarch ke Kantor DPRD Rohul. Namun, Setibanya di gerbang masuk ke kantor DPRD Rohul, massa kecewa. Selain tidak dibolehkan masuk, pagar juga ditutup dan dijaga oleh personil dari Satpol PP dan personil Polres Rohul.

 

Karena tidak satu pun anggota DPRD Rohul menemui massa, aksi dorong-dorongan terjadi. Bahkan, Koordinator Umum Aksi Wikki Yuliandra melompat pagar dan masuk ke kantor DPRD Rohul, menemui anggota DPRD Rohul. Namun aksinya dihadang oleh Kasat Intel Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra.

 

Massa mulai tenang setelah Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH keluar dan menemui pendemo. Kemudian, massa diajak menggelar aksinya di halaman kantor DPRD Rohul, di bawah terik matahari.

 

Dalam orasinya mahasiswa membacakan 7 pernyataan sikap. Di antaranya, mahasiswa menolak segala keputusan dan peraturan pemerintah yang tidak pro rakyat, menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut legalitas PP Nomor 60 tahun 2016, mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan keadaan perekonomian Negara dalam segala lini.

 

Mahasiswa minta kembalikan pendidikan ke amanat UUD 1945 Pasal 31, meminta kepada seluruh jajaran kabinet kerja khususnya kepada presiden RI, Joko Widodo untuk berhenti mengelola negara secara serampangan dan tidak solutif. Dan ke tujuh, mahasiswa meminta pemerintah harus bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi di negarai ini dan hentikan saling lempar tanggung jawab di instansi negara.

 

Koordinator Umum, juga Pjs. Presiden Mahasiswa UPP, Wikki Yuliandra, mengatakan aksi damai ini untuk mendukung aksi seluruh BEM se-Indonesia yang hari ini turun ke jalan dalam Aksi Bela Rakyat 121. ”aksi ini sebagai bentuk penolakan mahasiswa se-Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tidak pro rakyat. Semua tarif dinaikan. Kami minta kembalikan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mana Negara sudah mengganggarkan 20 persen APBN, namun kita lihat potret pendidikan di daerah dan nasional masih memprihatinkan," tegas Wikki.

 

Reporter: Agus Rohul

Editor: Nandra F Piliang