Mantan Karo Tapem Divonis 7 Tahun

Rabu,11 Januari 2017 | 07:44:11 WIB
Mantan Karo Tapem Divonis 7 Tahun
Ket Foto : Guntur Terdakwa Kasus Korupsi pengadaan Lahan Asrama haji di vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 Juta Oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru Senin (9/1) Malam.

Pekanbaru (riaumandiri.co)-Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur, divonis selama tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (9/1) malam. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada ganti rugi lahan embarkasi haji.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada persidangan Senin (9/1) yang berakhir pukul 22.30 WIB ini, lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menuntut 10 tahun enam bulan penjara.
Majelis hakim menilai Guntur terbukti melakukan korupsi dana pembebasan lahan untuk Embarkasi Haji Riau yang merugikan negara Rp8,3 miliar. Selain penjara, ia juga dihukum membayar denda Rp500 juta atau diganti hukuman kurungan selama 6 tahun.

Tidak hanya Guntur, secara terpisah majelis hakim jyang diketuai Joni uga menghukum terdakwa Nimron Varasian. Broker lahan itu dihukum  7 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Nimron dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp7,3 miliar lebih. “Setelah putusan tetap, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara, kalau tidak ada bisa diganti penjara selama 3 tahun,” ujar Joni
Guntur dan Nimron terbukti melanggar pasal 2 ayat (1)  jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  “Pikir-pikir,” kata Guntur menanggapi hukumannya.

Hukuman Guntur dan Nimron itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Soimah, yakni 10,5  tahun  penjara, dan denda  Rp1 miliar atau subsidair kurungan 6 bulan.

Untuk uang pengganti, Nimron dituntut Rp8,3 miliar atau subsider 6 tahun penjara.
Perbuatan terdakwa itu berawal tahun 2012 lalu, saat Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Tata Pemerintahan mengalokasikan anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk embarkasi haji lebih kurang sebesar Rp17 miliar lebih.

Dengan adanya anggaran tersebut, terdakwa M Guntur bersama Yendra, selaku PPTK kemudian mendatangi Nimbron, pemilik lahan. Nimbron yang awalnya memilik lahan seluas 9000 M persegi itu, kemudian diminta Guntur dan Yendra agar dapat menyediakan lahan seluas 5 hektare (Ha).

Pada penambahan lahan atas permintaan terdakwa M Guntur tersebut terjadi mark up harga tanah. Harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan, serta tidak berdasarkan pada harga nyata tanah di sekitar lokasi yang diganti rugi.

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, pengadaan lahan tersebut, telah merugikan negara sebesar Rp8,3 miliar.

Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR

Jumat,28 April 2017 - 20:21:08 WIB

Bank Riau Kepri Naik ke Peringkat Dua Nasional Kategori Service Exellence

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)-Marketing Research Indonesia (MRI) bekerja sama dengan Asbanda melakukan evaluasi tentang rangking service exellence di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan kategori Customer Service, Teller, Satpam, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Telepon dan Banking Hall. Dari lima kategori tersebut untuk tahun 2017, Bank Riau Kepri (BRK) meraih peringkat dua nasional. Sebelumnya, di tahun 2016 BRK telah meraih loncatan yang luar biasa, yaitu dari rangking 8 nasional menjadi rangking 3 nasional.