PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)-Musyarawah Daerah DPD II Partai Golkar Rokan Hulu yang berlangsung 7-8 Januari lalu dinilai tidak prosedural dan terlalu dipaksakan. Pengurus yang menolak Musda langsung ke Jakarta menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Hasilnya Ketua Umum akan ditinjau ulang Musda tersebut.

 

Hal itu dikemukakan oleh Pengurus DPD II Partai Golkar Rohul, Nano Patria Pratama SE menjawab Haluan Riau, Senin (9/1). 

Dia  menjelaskan pertemuan dengan ketua umum Partai Golkar pada Minggu malam (8/1) itu dan mendapat respon positif. 

“Dari hasil koordinasi pengurus DPD II Golkar Rohul, dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar kemarin, beliau merespon dan mengaku akan meninjau ulang Musda tersebut. Karena menurut hemat kami, Musda tersebut tidak prosedural dan terlalu dipaksakan,” ungkap Nono Patria

Pratama.

 

Pengurus DPD II Partai Golkar Rohil memang menolak pelaksanaan musyawarah daerah yang menetapkan Sari Antoni sebagai ketua secara aklamasi itu. Mereka langsung mengadu ke Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Minggu lalu. 

Tujuan menemui Ketua DPP Umum Partai Golkar Pusat, Setya Novanto melakukan berkoordinasi agar dilakukan peninjauan ulang pelaksanaan Musda DPD II Golkar Rohul, Minggu (8/1) karena dianggap terlalu dipaksakan dan tidak prosedural.

 

Diterangkan Nono Patria Pratama, tahapan Mus da DPD II yang dilaksanakan di Sapadia Hotel, kemarin dinilai tidak prosedural karena SK Plt seharusnya diberikan setingkat diatasnya. Kemudian, panitia yang sudah dibentuk sebelumnya dinilai sah karena dihadiri 50/1 persen pengurus DPD II Partai Golkar.

 

“Jadi, Nusda kemarin kami anggap tidak prosedural. Kenapa? karena tidak ada tahapan-tahapan. Kemudian menurut hemat kami, pemilik suara dari Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar SK nya sudah berakhir pada tahun 2015. Sehingga menurut kami, Musda DPD II kemarin sangat dipaksakan dan tidak prosedural dan perlu ditinjau ulang,” ungkap Nono Patria Pratama.

 

Sementara Musda DPD II yang digelar sebelumnya meski terjadi ricuh. Dimana sejumlah orang yang mengaku kader partai Golkar mempertanyakan legalitas Musda tidak menghambat jalannya Musda. Dalam Musda tersebut Sari Antoni, SH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu.

 

Selaku Kordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar Wilayah Riau, Idris Laena saat membuka Musda ke IV DPD Dua Partai Golkar menegaskan, pelaksanaan Musda ke IV DPD Partai Golkar Rokan Hulu (Rohul) sudah diambil alih pelaksanaanya oleh DPP. Pengambilalihan dikarenakan DPD II Partai Golkar Rohul, tidak mampu menyelenggarakan Musda sesuai jadwal yang ditetapkan DPP.

 

“DPP Partai Golkar sudah menyurati DPD Partai Golkar Rohul melalui DPD I Golkar Riau, agar menggelar Musda tanggal 19-20 Desember lalu. Namun hingga waktu yang ditetapkan pelaksanaan Musda tidak kunjung terjadi. Karna DPD II tidak melaksanakan musda sesuai instruski DPP, dan DPD I tidak memberikan sanksi, maka  musda diambil alih DPP" tegas Idris Laena yang juga anggota Komisi VI DPR-RI.

 

Idris Laena menegaskan bahwa pelaksanaan Musda Ke IV DPD Partai Golkar Rohul sudah berjalan sesuai ketentuan,  sah dan legal." Musda ini sudah sangat legal, karena berjalan sesuai instruksi DPP jadi clear," tegasnya. ***