Lima Jabatan Kepala OPD di Pemko Pekanbaru Masih Kosong

Jumat,06 Januari 2017 | 15:18:09 WIB
Lima Jabatan Kepala OPD di Pemko Pekanbaru Masih Kosong
Ket Foto : Ilustrasi/Lelang Jabatan
PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Kendati Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Baru dalam pengukuhan Kamis kemarin, tercatat ada lima Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi oleh pejabat devinitif, dan hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
 
Di antaranya; Dinas Pertanahan, Dinas Infokom, Statistik dan Persandian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru (Balitbang), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
 
Plt BKD Kota Pekanbaru, Masriah mengungkapkan, lima jabatan yang masih diisi oleh Plt tersebut akan dilelang secara terbuka. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. 
 
Setelah mendapatkan restu dari KASN, pihaknya akan membentuk tim Panitia Seleksi (Pansel). Jika tahapan ini sudah dilakukan, maka akan diumumkan pendaftaran asesmen tersebut.
 
"Jabatan di OPD baru ini kan jumlahnya sebanyak 1.174. Masih ada yang kosong sekitar 33 jabatan. Dari 33 jabatan itu, 5 jabatan di antaranya adalah untuk posisi jabatan tinggi pratama atau eselon II. Pengisianya harus melalui asesmen," kata Masriah kepada wartawan, Jumat (6/1).
 
Pasca pengukuhan pejabat di OPD baru yang dilakukan secara maraton selama dua hari kemarin, pihak BKD mengaku akan segera melaporkannya ke Komisi ASN dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Disaat melaporkan hasil pengukuhan tersebutlah nantinya pihak BKD akan mengajukan pengisian jabatan yang masih kosong.
 
"Kalau sudah disetujui, kita akan masukkan suratnya dan segera membentuk tim Pansel. Baru kita umumkan untuk pendaftaran seleksinya. Kita perkirakan dalam pertengahan bulan ini sudah bisa membuka pendaftaranya, kita akan minta izin dulu dengan Komisi ASN dan Kemendagri," jelas Masriah.
 
Pihaknya mengimbau kepada seluruh pejabat yang memenuhi kualifikasi untuk bisa mempersiapkan persyaratanya. Sebab seleksi ini terbuka bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.(n44/rsc)
 
Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR

Senin,20 Februari 2017 - 07:39:18 WIB

Konsep Bantuan Hukum

(riaumandiri.co)-DI dalam negara demokrasi, penegakan hukum menjadi salah satu indikator untuk menilai demokrastis atau tidaknya suatu negara. Penegakan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek; yaitu dari sisi aspek regulasi, aspek aparat penegak hukum, dan aspek budaya hukum. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), negara wajib memberi jaminan kesetaraan bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum (equality before the law). Bahkan, sila kedua, dan sila kelima Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar), telah menjamin persamaan hak asasi dan keadilan itu.