TEMBILAHAN (RIAUMANDIRI.co) - Komisi I DPRD Indragiri Hilir mengusulkan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2017 tak lagi secara langsung alias menggunakan sistem e-Voting dan e-Verifikasi. 

 

Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bagian Hukum Setdakab Inhil. 

 

"Jika menggunakan sistem e-Voting ini, perkiraan biaya pelaksanaan Pilkades akan lebih murah 50 persen dari Pilkades secara langsung. Kalau mahal tentu susah juga mencari anggarannya," ungkap HM Yusuf Said, Ketua Komisi I DPRD saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPMPD, Disdukcapil dan Bagian Hukum Setdakab Inhil, Senin (19/12).

 

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar Inhil ini menjelaskan, persiapan penunjang pelaksanaan yang dibutuhkan seperti komputer, pembaca e-KTP (verifikasi data), monitor dan tim teknis di setiap tempat pemilihan.

 

"Untuk laptop atau komputer bisa gunakan yang ada di desa. Tinggal alat pembaca e-KTP dan layar pemilih. Diperkirakan, satu orang pemilih sekitar Rp 7.000 biaya yang dibebankan," terangnya. 

 

Salah satu kelemahan penerapan sistem tersebut yakni pada proses pemilihan, yang tidak bisa dilaksanakan serentak seluruh desa selesai dalam satu hari. Namun Yusuf Said menegaskan hal tersebut tidak melanggar undang-undang atau peraturan. 

 

"Kita juga sudah mempertanyakan ke Kementerian, dan tidak ada masalah jika tidak dilakukan secara serentak. Ada dasar hukumnya," jelasnya. 

 

Terakhir ia menegaskan, pada prinsipnya jika semua instansi terkait komitmen merealisasikan wacana tersebut, ia menyatakan siap mengawal dan mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi nantinya. 

 

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa H Yulizal dalam RDP itu mengungkapkan, tahun depan sedikitnya ada 58 desa di Inhil yang akan melaksanakan Pilkades. 

 

"Kita mendukung dan sepakat. Yang terpenting kita berusaha dulu melakukan terbaik. Karena selama ini desa sudah ada melakukan pelatihan komputer. Jadi pelatihan dasar tidak perlu lagi, tinggal langsung ke sistem operasi," papar Mantan Kabag Keuangan DPRD Inhil ini. 

 

Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 20 Desember 2016

 

Reporter: Agus

Editor: Nandra F Piliang