PEKANBARU (PEKANBARU) - Dinas PU Bina Marga Pekanbaru akan memotong gaji petugas kebersihan atau pasukan kuning dengan alasan penghematan anggaran, lantaran Pemerintah Kota Pekanbaru sedang kesulitan keuangan. Namun hal itu ditolak oleh Komisi IV DPRD Kota.

 

Pemotongan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga, Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Pemotongan dilakukan untuk bulan November dan Desember 2016, sebesar Rp 14 ribu per orang per harinya.

 

"Alasan pemotongan bagi Dinas Bina Marga karena penghematan anggaran yang kini terkena rasionalisasi. Kita rasa tidak terlalu urgen jika nilainya tidak sampai Rp 400 juta untuk dua bulan itu, jika itu dilakukan tentu kekhawatiran kita akan berdampak tidak baik nantinya bagi Kota Pekanbaru," kata Roni Amriel, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru usai hearing, Senin (19/12).

 

Dari hitungannya, petugas OP terima gaji per hari Rp 81 ribu. Setelah dipotong Rp 14 ribu, mereka hanya terima Rp 67 ribu per hari, sehingga sebulannya (26 hari) mereka hanya terima Rp 1,4 juta. 

 

Sementara jika gaji mereka tidak dipotong, petugas OP akan menerima Rp 2,1 juta perbulan. Dari itu DPRD tidak setuju gaji OP dipotong dengan nilai yang tidak begitu besar. Pihaknya mendorong dinas terkait mensiasati dengan cara lain.

 

Seperti halnya memberdayakan uang ATK (alat tulis kantor), dan biaya makan minum seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru.

 

"Kita tidak setuju. Kita minta pemotongan jangan dilakukan. Karena urgensinya tidak ada. Bayangkan, dengan gaji sebesar itu, bagaimana mereka menghidupi keluarga. Kan masih ada solusi lain," tegasnya.

 

Disebutkan politisi Partai Golkar ini, pemotongan yang dilakukan dikhawatirkan akan berdampak buruk. Jika pertugas OP tidak bekerja satu hari saja, kondisi drainase, sampah-sampah pohon di jalan dan sebagainya akan menjadi persoalan.

 

"Dulu namanya pasukan kuning. Mereka ini lah yang membuat kota ini indah. Makanya, kita bayar semuanya, karena tidak banyak pengurangannya, hanya menambah Rp 165 juta. Kita tegaskan dibayarkan penuh," imbuh Roni.

 

Semntara itu Kepala Dinas Bina Marga Zulkifli Harun menyampaikan, pemotongan dilakukan karena kondisi keuangan Pemko saat ini sangat kurang, sehingga untuk penghematan terpaksa dilakukan pemangkasan anggaran, termasuk gaji tenaga harian lepas tersebut.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 20 Desember 2016

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang