JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Ajakan untuk menarik uang di bank secara massal atau rush money disebarkan melalui sosial media. Sedikitnya, ada 70 akun sosial media yang teridentifikasi menyebarluaskan isu tersebut.

Penyebar isu penarikan uang secara massal dari bank gencar dilakukan lewat Facebook dan Twitter. Sampai saat ini, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk memastikan pelaku utamanya.

Isu itu tersebar bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tidak terlalu banyak, kita identifikasi utamanya di akun Twitter dan Facebook itu ada 70-an. Mereka sepertinya dalam penyebaran. Kita ingin memastikan mereka dan keberadaannya," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Agung Setya, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Agung menyebutkan, akun Twitter dan Facebook dioperasikan beberapa pihak. Dirinya juga menyebutkan, 70 akun sosial media tersebut bisa saja dijalankan oleh segelintir orang.

"Sendiri-sendiri kayaknya sih. Ini tidak perlu diikuti. Akun saja, belum tentu orang, bisa saja hanya akun," tutur Agung.

Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman kasus rush money ini. Para pelaku nantinya bisa dijerat dengan ketentuan hukum pidana tertentu.

"Kita identifikasi dulu para pelaku, karena kita tahu akan terapkan dari beberapa pelanggaran hukumnya. Karena ada yang pakai medsos dan lain-lain, nanti kita lihat," tambahnya.

Agung mengatakan, ajakan rush money justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah jika dilakukan. Penarikan uang secara besar-besaran, justru akan meningkatkan angka kriminalitas.

"Rush money ini akan merugikan nasabah sendiri jika dilakukan, jadi tidak perlu digubris. Kalau pegang uang kan risikonya besar. Uang cash bisa hilang dicuri atau dirampok," kata Agung.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak menanggapi ajakan sejumlah pihak di media sosial untuk melakukan rush money menjelang aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Menurut Agung, ajakan tersebut tidak tepat dan menyesatkan di tengah kondisi perbankan Indonesia yang sedang stabil. (bbs/dtc/kom/sis)