Bagansiapiapi (RIAUMANDIRI.co) -  Meski sedikit terlambat, akhirnya pihak legislatif dan eksekutif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2016 menjadi Rp2,3 triliun.

Kesepakatan itu didapat setelah dua hari terakhir secara berturut-turut pihak DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil menggelar rapat tertutup. “Dari hasil rapat kami tadi, keputusannya APBD-P Rohil hanya menjadi Rp2,3 triliun lebih sedikit,” ungkap Wakil Ketua DPRD Suyadi SP, Rabu (9/11) malam usai menggelar rapat tertutup di kantornya.

Lanjutnya, nota kesepahaman itu nantinya akan diparipurnakan Jumat ini juga agar bisa segera mung/kin digunakan untuk menjalankan program yang telah tersusun. Setelah itu, pihak legislatif masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya akan mendengarkan jawaban eksekutif hingga kepembahasan di DPRD lagi untuk menceklis mana saja yang perlu dijalankan.

“Rencananya pengesahan ini sudah kita jadwalkan di Banmus tanggal 21 November” ungkapnya.

Meskipun ada keterlambatan, menurutnya semua program masih tetap bisa dilangsungkan. Apalagi, sebagaian program baik proyek pembangunan pekerjaan fisik sebagian sudah ada yang berjalan. Sambil meunggu dana trasnferan dari pemerintah pusat tambahnya, pihak eksekutif masih bisa bekerja  untuk mengerjakan yang masih tercecer.

“Kalaupun ada yang belum jalan paling tinggal satu dua, termasuk realisasi di Kesra, pembayaran honor dan kegiatan lain tinggal sebagian kecillah yang belum dilaksanakan,” ungkapnya.

Disamping itu juga, dikarenakan terjadinya defisit anggaran pihaknya juga banyak mencoret program-program yang dinilai tidak penting. Sebab pada APBD Murni sebelumnya telah disetujui Rp2,9 triliun. “Yang jelas yang tak sempat lelang itu dicoret, yang kira-kira dilelang tidak terkerjakan juga dicoret. Dana Bansos pun juga banyak yang dikurangi,” tandasnya. (mg2)