JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan aksi damai Jumat lalu (4/11) yang berakhir rusuh itu bukanlah ‘kudeta yang gagal’ karena unjuk rasa tersebut bukan untuk mengkudeta Presiden RI. 

 

Aksi damai itu kata Fahri, hanya merupakan gerakan massa yang marah karena pemerintah dianggap lambat dan cenderung melindungi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

“Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, maka tak ada yang namanya kudeta, seperti yang terjadi di Thailand, Mesir, dan terakhir di Turki," kata Fahri dalam diskusi “Siapa Aktor Demo 4 November, di Media Center DPR, Selasa (8/11).

 

Dia mengingatkan Presiden Jokowi jangan menggunakan terminologi Orde Baru. Demo 411 itu juga tak bisa ada yang menunggangi, sehingga kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menjatuhkan Presiden RI, maka jangan bilang ditunggangi.

 

Sebaliknya Fahri menilai Presiden Jokowi yang ditunggangi, karena dalam proses hukum terhadap Ahok lambat. Tapi, pihaknya tidak akan menanggapi tuduhan tunggangan politik tersebut kalau belum definitif. “Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai presiden menerima informasi dari sumber yang tidak jelas,” ujarnya.

 

Fahri pun mengakui jika dirinya sudah biasa menghadiri undangan demo dimana pun. Bahkan pernah diundang demo di Solo, NTB, dan Jakarta. Dalam demokrasi itu biasa. Prosedurnya diatur, maka kalau geger dengan demo 4 November, berarti pemain baru. 

 

“Siapa yang memulai? Jeda sebelum aksi itu cukup panjang karena Ahok tidak segera diproses hukum. Puncaknya eskalasi massa tanggal 4 November, sampai MUI berfatwa. Jadi, negara dan agama harus dikelola secara harmoni,” tambahnya.

 

Di tempat terpisah, Fahri Hamzah menantang Presiden Jokowi untuk mengungkapkan secara terbuka aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November lalu dengan memberikan keterangan yang lebih lengkap tentang laporan yang masuk ke Presiden, siapa yang disebut sebagai aktor. 

 

“Saya meminta agar Presiden memberikan keterangan yang lebih lengkap, siapa yang disebut sebagai aktor politik tersebut,” tantang Fahri saat jumpa pers persiapan Kongres Pertama Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, di Jakarta, Selasa (8/11).

 

Fahri menuturkan, sangat penting sebenarnya sejauh apa Presiden menganggap bahwa ini suatu kegiatan politik yang dikelola oleh kelompok poliitik, siapa koordinatornya, dapat uang darimana, semua itu harus disebutkan.

 

“Presiden harus menyebut nama, kalau memang Presiden meragukan bahwa aksi kemarin itu murni gerakan massa, atas respon satu situasi yang tidak memuaskan masyarakat,” cetus Fahri.

 

Fahri Hamzah mengingatkan Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk tidak bicara sembarangan terkait rencananya menjerat Fahri dengan pasal makar. Dia menyayangkan pernyataan Tito meskipun dia dikenal memiliki track rekord sebagai perwira yang cemerlang. 

 

Namun Fahri menyayangkan kemampuan intelektual Tito tidak terlihat karena bekerja pada kekuasaan. “Saya hanya mengingatkan kepada Tito untuk tidak berbicara sembarangan. Dia jendral baru dan saya juga salah satu yang urus dia untuk menjadi Kapolri. Tolong jaga diri baik-baik. Jangan bergantung pada kekuasaan karena kekuasaan bisa jatuh. Bergantunglah pada hukum karena hukum akan ada selamanya,” ujar Fahri.(sam)

 

Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 09 November 2016

 

Editor: Nandra F Piliang