EKSPANSI Bank Riaukepri disesuaikan dengan perencanaan bisnis bank, harus ada target baik itu penghimpunan dana dan pemberian kredit, semua mengalami peningkatan, demikian dikatakan Winovri Humas Bank Riaukepri (BRK) kepada M Syamsul Anhari mahasiswa magang Haluan Riau di kantornya Kamis (12/2).
Kenapa BRK lebih memprioritaskan peminjaman kepada PNS?
Bank Riau kepri ini  merupakan salah satu BUMD (badan usaha milik daerah) dan merupakan salah satu BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang bukan hanya BRK saja, tetapi juga terhadap seluruh BPD yang ada di Indonesia.
Terdapat yang namanya core bisnis yang memiliki tugas dalam  membantu kredit bagi pegawai negeri sipil (PNS) khususnya dan dalam cakupan yang lebih luas itu bagi pegawai yang berpenghasilan tetap.
BPD yang diberikan tugas sebagai pembayar gaji untuk (PNS) sama-sama saling membantu  dan membutuhkan antara PNS dan BPD terkait. Dengan cara memotong gaji tiap bulannya, akan tetapi gaji yang di potong oleh pihak bank mempunyai ukuran tersendiri.
Diprioritaskan bagi pegawai yang berpenghasilan tetap tidak hanya bagi PNS semata, dan diberikan kredit untuk yang sifatnya konsumtif seperti rumah, renovasi bagi yang telah memiliki rumah, kendaraan atau bisa juga untuk anak sekolah.
Bagaimana untuk kalangan menengah kebawah?
Bagi kalangan menengah kebawah dalam hal ini BRK juga memberikan kemudahan dalam hal untuk meningkatkan perekonomian mikro bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, diberikan untuk modal usaha, membantu masyarakat dalam usahanya, pengembangannya dan itu harus jelas jenis usahanya.
Bagaimana kontribusi BRK terhadap pemerintah daerah selaku salah satu pemberi modal lewat APBD?
Kontribusi BRK ini terletak pada deviden (laba usaha) bank satu tahun operasional, dan akan diputuskan pembagian devidennya dengan disesuaikan berapa besaran setoran modal dari pihak pemerintah, pemilik saham lainnya dan semua hal akan di putuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
Bagaimana dengan transparansinya?
Bank Riaukepri selaku BUMD harus transparan dalam pengelolaan dana karena didalamnya terdapat APBD yang tidak boleh ada yang disembunyikan. Semuanya harus transparan dan itu di publikasikan semuanya juga diatur dalam RUPS yang dihadiri oleh kepala pemerintah daerah dan pemilik saham lainnya. Devidennya berapa, pengembangan usaha dan kesejahteraan pegawai berap semua harus transparan.***