PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Tiga bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2016, masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau, yang realisasinya masih di bawah 40 persen.

Kondisi itu terjadi pada tujuh SKPD, yakni Dinas Cipta Karya 8,47 persen, Dinas Energi Sumber Daya Mineral 23,80 persen, Dinas Perkebunan 25,73 persen, Dinas Komunikasi dan Informasi 29,97 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31,12 persen, Rumah Sakit Petala Bumi 31,69 persen dan Dinas Pertanian 31,99 persen.

7 SKPD Lambannya pergerakan realisasi anggaran di tujuh SKPD tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang masih dalam tahap lelang. Selain itu, masih banyak rekanan yang belum kunjung mencairkan uang muka kegiatan.

Sementara itu, hingga pertengahan bulan Oktober ini, realisasi keuangan APBD 2016 sudah mencapai 42,23 persen. Sementara realisasi di bidang fisik mencapai 71,16 persen.

Terkait kondisi itu, Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Indra, mengatakan, pergerakan realisasi fisik saat ini sudah naik signifikan. Namun untuk realisasi keuangan, masih jauh selisihnya dibandingkan dengan realisasi fisik, yakni mencapai 30 persen.

"Memang pihak rekanan dari masing-masing SKPD tidak mengambil pencairan uang muka, seharusnya pada termen pertama sudah melakukan pencairan, tapi masih ada yang tidak mengambil. Inilah yang menyebabkan lambannya realisasi keuangan," ungkapnya, Selasa (18/10).

Karena itu, pihaknya mengimbau bagi SKPD yang proyek kegiatannya sudah berjalan, agar mendoronng rekanan untuk segera mengambil anggaran yang sudah tersedia. Hal ini dinilai perlu agar realisasi keuangan bisa seimbang dengan realisasi fisik. "Batas pengambilan anggarannya memang hingga proyek selesai. Untuk itu perlu SKPD mendorong ke kontraktor melakukan pencairan," terangnya.

Disinggung mengenai kegiatan lelang SKPD di APBD Perubahan ini, Indra mengatakan belum ada satupun SKPD yang mengajukan kegiatan melalui ULP. Kalau pun ada yang masuk lelang tidak mungkin kegiatan fisik, karena tidak akan terkejar proses pengerjaannya.

"Kalaupun ada kegiatan itu paling yang pengerjaannya selesai dalam hitungan minggu. Palingan yang banyak masuk di lelang itu pengadaan barang. Tapi sampai sekarang belum ada yang masukkan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Syahrial Abdi, mengatakan di dinasnya saat ini proses kegiatan lelang sedang berjalan. Diperkirakan pada akhir-akhir tahun anggaran akan melonjak hingga mencapi 80 persen lebih. "Kegiatan kita memang jalannya lambat, tapi nanti akan langsung melonjak," ungkap Syahrial.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dwi Agus Sumarno. Menurutnya,  kegiatan lelang di dinasnya memang mengalami keterlambatan. Namun proses lelang kegiatannya sudah mulai berjalan. Ia optimis realisasinya bisa mencapai 80 persen, di luar kewenangan yang tidak bisa dijalankan.

"Ada kegiatan kita yang tidak bisa dijalankan karena kewenangan, kalau untuk realisasi bisa tinggi di akhir tahun ini," kata mantan Kadisikbud Riau ini.

Banyak Meja Sebelumnya, perihal belum maksimalnya serapan anggaran APBD Riau 2016, juga sempat disorot anggota Komisi D DPRD Riau, Bagus Santoso. Salah satu hal yang menjadi sorotannya, adalah terkait sikap kontraktor atau rekanan yang kebanyakan enggan mencairkan uang muka kegiatan.

"Artinya tidak mau melaksanakan kegiatan itu. Mengapa? Ternyata ada keluhan-keluhan, yaitu untuk mengurus uang muka itu perlu meja-meja panjang. Juga ada pungli (pungutan liar,red) birokrasi," ujarnya baru-baru ini.

Untuk itu, katanya, masyarakat menunggu keberanian dan keajaiban dari masing-masing SKPD untuk mengejar target pelaksanaan dan realisasi. Sejauh ini, sebut Bagus, rata-rata realisasi kegiatan baru mencapai 35 hingga 50 persen, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung. Sementara, 2016 ini hanya tersisa beberapa bulan lagi.

Bagus juga mendesak Gubri mengevaluasi sejumlah Kepala SKPD yang kinerjanya dinilai tidak baik, dan memilih dengan orang-orang yang tepat. "Ketika Gubernur memberikan instruksi bahkan warning, itu tidak ada kata lain, SKPD harus melaksanakan. Ketika SKPD tidak bisa melaksanakan, maknanya apa, gubernur harus mengevaluasi kembali pembatu-pembantunya ini. Jika tidak evaluasi atau pilih orang-orang yang cerdas dan profesional," ujarnya lagi.

Seperti diketahui, pada Senin kemarin, Gubri telah melakukan rotasi untuk sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau. Dari hasil rotasi itu, sebanyak lima SKPD belum ada pimpinan. Untuk mengisinya, Pemprov akan menggelar seleksi secara terbuka melalui panitia seleksi. (nur, dok)