BANGKINANG KOTA (RIAUMANDIRI.co) - Secara ekonomis biaya pelaksanaan Pilkada Kampar memerlukan biaya yang tinggi, tercurah hingga Rp44 miliar.

Dengan biaya yang tinggi jangan sampai pelaksanaan Pilkada menjadi terganggu akibat tidak terjaga keamanan dan ketentraman Pilkada. Pembentukan Forum Pilkada Damai ini merupakan salah satu buah pikiran dari Kapolres Kampar dalam mensiasati keamanan dan kenyamanan proses Pilkada mendatang.

Demikian dikatakan Asisten Pemerintah Sekdakab Kampar Ahmad Yuzar ketika mengikuti acara Sinergitas TNI-Polri Menuju Pilkada Kabupaten Kampar Tahun 2017 Bersama Forkopinda, KPU, tokoh masyarakat, alim ulama dan LSM se-kabupaten Kampar dengan pembentukan Forum Pilkada Damai 2017 di Gedung Serba Guna Polres Kampar, Senin (17/10).

"Kita ingin damai, kita ingin proses Pilkada berjalan lancar, forum ini merupakan salah satu komitmen antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam menciptakan Pilkada damai dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Kampar,"  tegas Ahmad Yuzar.

Ahmad Yuzar dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pilkada untuk memilih pasangan Bupati dan wakil bupati bulan Februari mendatang semoga bisa berjalan aman, kondusif dan lancar tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Terselenggaranya pilkada yang aman, kondusif dan lancar ini menjadi komitmen bersama, pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat dan seluruh stake holders terkait.

Kesuksesan dalam penyelenggara pilkada Kabupaten Kampar bisa menjadi barometer bagi daerah lain yang akan melaksanakan pilkada serupa. Banyaknya gangguan dan hambatan tentunya akan bisa mempengaruhi kualitas pilkada tersebut," tambahnya.

Dalam pengamanan pilkada, lanjut Ahmad Yuzar juga perlu dibangun sinergitas antara Polri/TNI sebagai upaya untuk saling membantu, menguatkan dan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan pilkada.

"Sinergisitas ini bisa dimulai dari lini yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti polisi Babimkamtibmas (bintara pembina dan keamanan ketertiban masyarakat) dan Babinsa (bintara pembina desa).

Sinergisitas ini juga bisa ditindaklanjuti para pemimpin kesatuan secara berjenjang untuk mewujudkan komitmen yang dibangunnya bersama Polri dan TNI," pungkasnya.

Kapolres Kampar AKBP Edi Sumardi Priadinata menyampaikan potensi konflik muncul antar massa pendukung. "Banyak faktor menyebabkan di antaranya kurang puas pendukung terhadap hasil Pilkada,

hal ini menuntut kita sebagai salah satu stakeholder harus memiliki komitmen cipta kondisi. Salah satu upaya menciptakan cipta kondisi diantara merangkai silaturahmi dan memikirkan bersama supaya cipta kondisi ini tercapai," ungkap Kapolres.

Ada beberapa hal yang paling penting untuk mencapai cipta kondisi itu adalah 4 pilar diantaranya pertama pilar utama tingkat dasar, dimulai dari kepala desa, Babinsa, aparatur desa. Tingkat tengah, camat, Kapolsek, LSM dan tingkat atas adalah Bupati, Kapolres, Dandim.

Pembentukan Forum Pilkada Damai dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang M Arif, Kepala Kejari Rosmiaty, Ketua DPRD Kampar A Fikri serta Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, alim ulama dan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. (adv/humas)