Dewan dan Gubri Teken KUPA-PPAS

RAPBD-P Riau 2016 Rp10,3 Triliun

RAPBD-P Riau  2016 Rp10,3 Triliun

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemprov dan DPRD Riau menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Rancangan APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Total anggaran yang disepakati berjumlah Rp10,3 triliun.

Penandatanganan kesepakatan KUPA PPAS RAPBD Perubahan 2016 itu dilakukan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Pimpinan DPRD Riau, yakni  Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Manahara Manurung, dalam rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (29/9).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman didampingi Wakil Ketua Manahara Manurung dan dihadiri 38 anggota Dewan. Ikut hadir Sekdaprov Ahmad Hijazi, unsur Forkopinda Riau, kepala dinas dan badan di lingkungan RAPBD Pemprov Riau, pimpinan bank dan perguruan tinggi.


Dalam sambutannya, Noviwaldy Jusman, mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan itu sudah berdasarkan kepada Peraturan Tata Tertib DPRD Riau Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 123 Ayat 3 yang berbunyi, kesepakatan kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam satu nota kesepakatan ditandatangani bersama oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan gubernur dalam rapat paripurna DPRD Riau.

"Ini semua diatur dalam Tatib Dewan, sehingga harus ada penandatanganan bersama antara Gubri dan Pimpinan Dewan," terangnya.

Sebelum ditandatangani, semua proses pembahasan telah dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau.

"Dengan telah rampungnya pembahasan tersebut, sebagai tindak lanjutnya maka paripurna pada hari ini akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Riau," ungkapnya.

Usai Nota Kesepakatan ditandatangani, diharapkan gubernur Riau dapat menindaklanjutinya dengan menyampaikan Nota Keuangan APBD Perubahan tahun 2016 dalam rapat paripurna DPRD Riau.

"Mengingat waktu sangat sempit kami berharap Gubri secepatnya menyampaikan Nota Keuangan, sehingga pembahasannya juga cepat dan anggaran yang disusun dapat terlaksana dengan baik," tutupnya. (rud)