TAMBUSAI UTARA (RIAUMANDIRI.co) - DPRD Kabupaten Rokan Hulu membuat terobosan menggelar pertemuan dengan kepala sekolah se Kabupaten Rohul. Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi dunia pendidikan. Sebab selama ini mereka dinilai tidak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan (Musrenbang) desa, maupun Musrenbang kecamatan.

Kali ini pertemuan digelar di aula Kantor UPTD Dinas Pendidikan Tambusai Utara, Selasa (27/9) dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu, Kelmi Amri, SH didampingi Yulikah dari Fraksi Golkar, Gurka dari Fraksi Nasdem dan Arif Reza.

Pertemuan itu juga dihadiri, Kepala UPTD Tambusai Utara, Hendri dan ratusan kepala sekolah se Tambusai Utara. Dalam pertemuan, DPRD Rohul, membagikan kertas kosong kepada Kepala Sekolah. Guna kertas kosong itu sebagai sarana menuliskan aspirasi untuk disampaikan ke DPRD.

“Kita berpikir bahwa dalam waktu dekat RPJMD Rohul akan masuk. Dimana RPJMD ini adalah kerangka atau acuan pembangunan pemerintah daerah lima tahun kedepan. Kita melihat, saat Musrenbang desa dan kecamatan, keterlibatan dunia pendidikan selalu dikesampingkan. Jadi,

melalui forum ini kami sebagai wakil rakyat melalui UPTD menghimpun informasi terkait persoalan dunia pendidikan di Rokan Hulu. Kita lakukan di Tambusai Utara dan nanti akan dilaksanakan lagi di beberapa Kecamatan lainnya sebagai sample,” terang Kelmi Amri.

Menurut Kelmi Amri, setelah aspirasi dunia pendidikan tersebut sudah rampung lalu hasilnya akan dinilai, apakah terkafer pada RPJMD atau tidak. Kalau tidak, maka atas pertimbangan dan kajian yang dilakukan DPRD  akan dimasukan dalam pembahasan. Selain itu hasil aspirasi yang berhasil dihimpun juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk ditindak lanjuti.

Diakuinya, dunia pendidikan di Rohul, khususnya ketersediaan guru juga memprihatinkan. Dari 1400 siswa yang bersekolah di seluruh SMA se Tambusai Utara, tenaga pengajarnya hanya 97 orang. Dan dari 97 orang guru itu  pun, sekitar 29 persen diantaranya dibiayai negara dan selebihnya honor komite.

“Inilah salah satu persoalan yang sangat mendasar yang saya kira Pemerintah daerah harus membuat kajian. Sehingga 5 sampai 10 tahun kedepan harus teruraikan. Karena, kita pastikan jumlah siswa bertambah banyak sementara ketersediaan guru yang dibiayai negara tidak bertambah,” ulasnya.

Sementara informasi yang dihimpun dari dialog yang terjadi antara kepala sekolah dan DPRD Rokan Hulu, berbagai persoalan yang dibeberkan. Seperti usulan pembangunan Ruang Kelas Baru, rehab sekolah, penambahan guru, bahwa isu tudingan pemungutan uang yang dibebankan kepada siswa atau wali murid.

Namun begitu, dari sekian aspirasi yang disampaikan majelis guru, satu hal yang patut menjadi catatan DPRD. Yakni, soal aspirasi yang disampaikan Kepala Sekolah SDN 31 Desa Mahato. Dimana, sejak sekolah tersebut di Negerikan beberapa tahun lalu kondisi sekolah tetap tidak berubah dan seperti kandang bebek.

“Dengan kondisi ini, saya tidak memohon kepada Bapak DPRD, tapi meminta. Karena kalau memohon sering tidak terealisasi. Jadi kali ini kami meminta supaya SDN 31 dibangun ruang kelas baru. Sebab,

sejak dinegerikan beberapa tahun lalu kondisi bangun sekolah bisa diibaratkan seperti kandang bebek. Bahkan akibat minimnya fasilitas, para siswa sering menggunakan WC terbang,” ungkap Kepsek SDN 31 Mahato, sambil tertawa. ***