PANGKALAN KERINCI (RIAUMANDIRI.co) - Dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami pengurangan DBH tahap II hingga Rp180 miliar yang dirasakan seluruh daerah, menuntut  aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan efisiensi anggaran, namun tidak melemah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

"Kembali terjadinya rasionalisasi anggaran jilid dua ini, setidaknya kita tidak boleh melemah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, dan ini harus bisa menjaikan kita untuk bisa melakukan upaya efisiensi anggaran, karena ini dirasakan oleh kita semua secara nasional bukan pelalawan saja," ujar Eka Putra, Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan, Rabu (14/9).

 

Diakui oleh Eka Putra, bahwa dampak dari rasionalisasi kali ini, tidak semua program yang sudah direncanakan akan terlaksana seluruhnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Melainkan kegiatan yang hanya berskala prioritas.

 

"Tetap fokus dengan tugas dan tanggungjawab. Ibaratnya selama 20 tahun menjadi pegawai namun dengan kondisi pengurangan dan pemotongan anggaran setahun atau 2 tahun masih hal yang lumrah, jadi kita tegaskan jangan dijadikan alasan," kata Eka. 

 

Dengan kondisi seperti ini, Pemkab Pelalawan bersama DPRD terus berupaya melakukan ‎upaya-upaya dalam menstabilkan anggaran dan memanfaatkan anggaran berskala prioritas dan tepat sasaran. 

 

"Saat ini kita butuh kerja ekstra dalam melakukan evaluasi berbagai hal. Tentunya juga dituntut untuk berinovasi dalam menjalankan program. Bukan saatnya sekarang ini untuk galau dan berputus asa. Semuanya akan kembali membaik seiring membaiknya ekonomi negara," tukasnya.(pen)

 

Editor: Nandra F Piliang