Urus Polemik Rohingya

Warga Myanmar Sambut Mantan Sekjen PBB dengan Ejekan

Warga Myanmar Sambut Mantan Sekjen PBB dengan Ejekan

YANGOON (RIAUMANDIRI.co) - Sikap tak pantas, dialami mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Ia disambut warga Myanmar dengan ejekan, saat tiba di negara bagian Rakhine, Selasa (6/9). Kedatangan Kofi Annan ke tempat itu untuk menyelidiki konflik keagamaan yang mengakibatkan ribuan warga etnis Rohingya terpaksa mengungsi.

Annan mendapatkan tugas dari Aung San Suu Kyi untuk memimpin sebuah komisi yang bertugas untuk mencari jalan menyelesaikan masalah di negara bagian yang terletak di wilayah barat Myanmar itu.

Namun, Annan malah disambut ejekan saat dia mendarat di ibukota negara bagian Rakhine, Sittwe. Massa bahkan menghampiri konvoi kendaraan Annan sambil membawa spanduk berbunyi "Tolak intervensi asing dalam masalah Rakhine".


Mengetahui betapa terbelahnya negara bagian itu, Annan mengatakan, komisi yang dipimpinnya akan mendengarkan penjelasan dari semua pihak. "Kunjungan pertama ini adalah sebuah kesempatan untuk mendengarkan dan belajar dari warga lokal," kata Annan.

Diplomat asal Ghana itu dijadwalkan bertemu para pemimpim umat muslim dan mengunjungi kamp pengungsi tempat puluhan ribu warga Rohingya hidup dalam kemiskinan. Namun, kelompok politik terbesar Rakhine, Partai Nasional Arakan, menolak bertemu dengan mantan Sekjen PBB itu dan meminta parlemen Myanmar membubarkan komisi pimpinan Annan.

"Kami tak perlu mengandalkan orang asing untuk menangani masalah ini," kata U U Hla Saw, anggota parlemen dari negara bagian Rakhine. Rakhine, yang berbatasan dengan Banglades, sejak 2012 dikungkung kerusuhan antara warga mayoritas Buddha dan minoritas Rohingya Muslim.

Akibat kekerasan ini lebih dari 100 orang tewas dan puluhan ribu etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke luar negeri atau tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan akses layanan kesehatan dan kebutuhan dasar yang terbatas.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, mengecewakan para aktivis HAM dunia karena dianggap gagal menangani masalah Rohingya ini. (kom/ sis)