Bupati: Seharusnya RTMPE Memudahkan Kesulitan Masyarakat

Bupati: Seharusnya RTMPE Memudahkan Kesulitan Masyarakat

BANGKINANG KOTA (RIAUMANDIRI.co) - Seharusnya dengan adanya Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) kebutuhan terkait peternakan, perkebunan dan perikanan, terutama pemakaian elpiji, dapat terpenuhi. Sebab, dengan RTMPE seluruh kebutuhan masyarakat seharusnya dapat terpenuhi bahkan bisa untuk diperjualbelikan kepada masyarakat lainnya.

"Di dalam lahan 1.000 hingga 1.500 meter persegi terdapat pengolahan limbah kotoran sapi, yang dapat diolah menjadi pupuk padat dan cair dan yang paling luar biasa adalah pengolahan biogas yang dapat membantu masyarakat akan kebutuhan gas pengganti yang selama ini menjadi ketergantungan masyarakat saat ini," ungkap Bupati Kampar Jefry Noer ketika memimpin rapat bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, di ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Jumat (2/9).

"Saat ini kebutuhan masyarakat mampu terpenuhi oleh pengelolaan RTMPE. Kepala SKPD mesti cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seluruh dinas, baik Dinas Perikanan, Peternakan, Pertanian, hitung kebutuhan masyarakat. Apabila SKPD terkait mampu dan tanggap, Kabupaten Kampar dipastikan tidak akan tergantung dari daerah lain," ucap Jefry.


Selain membahas pengelolaan RTMPE, Bupati juga mengkritik kinerja SKPD dalam menjalankan program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, seperti pengadaan seragam sekolah murah saat ini. Banyak kepala sekolah yang belum memahami apa tujuan program ini. Kepala sekolah saat ini membiarkan orangtua murid membeli pakaian seragam sekolah di luar, yang jelas mahal dan mutunya tidak bagus.

"Kepala sekolah harus mengerti dan paham program pemerintah, yang tidak mendukung atau tidak memahami program pemerintah diganti saja. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memprogramkan seragam sekolah termurah. Diharapkan kepala sekolah mampu mengajak wali murid untuk membeli pakaian seragam sekolah di sekolah, karena selain murah dari pada beli di luar, mutunya sangat baik. Jauh melebihi mutu  pakaian yang dijual di luar," jelas Bupati.

Tanda kepala sekolah tidak mendukung program pemerintah, katanya, mereka telah memungut uang pakaian seragam kepada orangtua murid, tetapi tidak menyetorkan kepada Koperasi UPTD Sekolah. "Bagaimana baju bisa dibuat oleh peserta pelatihan yang berasal dari masyarakat miskin, jika belum disetorkan kepada Koperasi," jelas Jefry.

Jefry juga menekankan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nasrul, untuk memberikan pelayanan terhadap kepala sekolah dan menyampaikan agar kepala sekolah paham tentang program ini.

"Jangan menahan uang pembelian baju seragam, segera belikan kepada Koperasi, dan segera serahkan ke orang tua murid  jangan ditunda lagi," pintanya.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah kepala SKPD, di antaranya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Kampar. (adv/humas)