Bagansiapiapi (riaumandiri.co) -Seiring dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perangkat Daerah, DPRD Rokan Hilir (Rohil) meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil selektif dalam menempatkan pejabat struktural. Diperkirakan dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi perampingan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan terjadinya pengabungan atau peleburan dinas yang ada selama ini.

"Terkait dengan perampingan SKPD demi menunjang terciptanya pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya dalam penempatan pejabat struktural harus selektif. Artinya proses rekrutmen pejabat harus berbasiskan kompetensi. Figur yang dipilih adalah orang yang benar-benar mampu, jangan sekedar mengakomodasi kepentingan politik saja tapi tetap profesional dan proporsional," kata anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Senin (29/8) di Bagansiapiapi.

Juru bicara fraksi PKB ini menegaskan kedepan kinerja segenap SKPD harus saling berpacu memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan ada keterlambatan atau terganggunya proses pelayanan publik hanya karena faktor pimpinan dinas yang keluar daerah.

"Jadi kami minta ada pertimbangan yang cermat dalam menempatkan pejabat. Begitu juga menyangkut apa saja dinas, badan kantor yang digabungkan serta yang dihapus. Tujuannya agar beban kerja yang ada terbagi secara profesional dan proporsional," ujarnya.

Disarankannya kedepan jangan ada lagi kesan tumpang tindih sehingga dapat menghasilkan perubahan kinerja baru yang lebih baik bagi masyarakat Rohil.  Abu Khoiri menilai kebijakan perampingan SKPD itu sebagai bagian mengikuti peraturan pemerintah tentang Perangkat Daerah disisi lain kenyataannya hal tersebut dipandang sangat tepat bila melihat kondisi di daerah. Berapa dinas yang dibutuhkan dikaitkan pula dengan kemampuan anggaran yang ada.

"Kami juga harapkan dengan perampingan itu dapat menciptakan harmonisasi dalam penerapannya sehingga lebih maksimal lagi kerja pelayanan yang prima bagi masyarakat Rohil," tandasnya. (mg2)