Pangkalan Kerinci (riaumandiri.co) -Rendahnya angka penilaian pengolahan limbah RSUD Selasih membuat predikat Adipura masih jauh bagi Pelalawan.

Hal ini terungkap dalam dengar pendapat Komisi 3 DPRD Pelalawan dengan dinas terkait baru-baru ini. Ketika itu terungkap selain penataan kota dan pengelolaan sampah dan membuat sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya rendahnya penilaian terhadap pengelolaan Insenerator RSUD Selasih yang disebut belum mengantongi izin dari Kementrian Lingkungan Hidup.

Menyikapi hal ini Direktur RSUD selasih dr Ahmad Krinen mengungkapkan kalau soal izin Insenerator milik RSUD Selasih yang dianggap menjadi masalah dan memiliki nilai rendah terhadap perolehan Adipura maka dirinya menganggap hal itu akal-akalan dan tidak masuk akal. Selain itu dia juga menyayangkan sikap DPRD yang tidak mengundangnya saat membahas masalah RSUD dalam pertemuan tersebut.

"Saya kenapa gak diundang saat membahas itu. Harusnya saya diundang sehingga saya bisa menjelaskan dalam rapat soal nilai rendah yang diberikan kepada kami untuk pengolahan limbah B3 milik RSUD yang bisa dimusnahkan dengan cara dibakar lewat Insenerator," kata Krinen.

Lebih rinci Krinen mengatakan saat ini pengoperasian insenerator di RSUD Selasih dinilainya sudah bisa jalan dan sudah bisa dioperasikan.

"Insenerator milik RSUD Selasih sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh BLH setempat, baik  izin UKL/ UPL untuk mengelola sampah sendiri dan izin penumpukan  yang diberikan oleh BLH," jelasnya.

Dijelaskan sejauh ini tidak mengelola limbah dari luar RSUD. "Kita memusnahkan limbah  RSUD Selasih saja makanya enggak perlu izin kementrian. Kalau kita pakai izin dari kementerian maka kita bisa mengambil limbah dari rumah sakit lain dan menarik retribusinya untuk PAD.

Sekarang kita gak mengelola limbah luar jadi kan sudah cukup dengan izin UKL/UPL dan izin penumpukannya saja dari BLH. Kok dibilang nilai rendah saya juga bingung," terang Krinen.(pen)