PEKANBARU (riaumandiri.co) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, untuk mundur. Hal ini berlaku bagi mereka yang maju sebagai kepala daerah dalam ajang Pilkada tahun 2017 mendatang.

Menurutnya, mengambil sikap untuk mundur dari jabatan, adalah hal yang bijaksana. Khususnya bagi mereka yang duduk sebagai pejabat tinggi pratama.

Dengan demikian, mereka bisa lebih fokus pada apa yang mereka targetkan, sementara pekerjaan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau juga tidak terganggu.

Pejabat "Kalau memang serius mau maju di pilkada, untuk apalagi berada di dinas," tegas Gubri, akhir pekan kemarin.

Seperti dirilis sebelumnya, kinerja sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Riau terus menjadi sorotan. Hal itu disebabkan belum maksimalnya serapan dana APBD Riau tahun 2016 di Pemprov Riau. Bahkan, Gubri pun telah memanggil para kepala SKPD untuk membahas hal itu.

Sejauh ini, sejumlah pejabat dan kepala SKPD di lingkungan Pemprov Riau disebut-sebut bakal maju sebagai calon kepala daerah, dalam ajang Pilkada tahun 2017 mendatang, untuk Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Di antaranya Kepala Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air (Ciptada) Dwi Agus Sumarno dan Ramli Walid yang menjabat Kepala Badan Perbatasan Daerah. Keduanya disebut-sebut akan maju dalam ajang Pilkada Kota Pekanbaru. Sejauh ini, Ramli mengklaim sudah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain keduanya, Zulher juga disebut-sebut juga ikut maju di Pilkada Kabupaten Kampar. Zulher sendiri masih tercatat sebagai pejabat non fungsional di Badan Kesatuan Bangsa Setdaprov Riau.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Ciptada) Dwi Agus Sumarno, membantah jika dirinya telah menyatakan maju di Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 mendatang. Dwi juga menegaskan, sejauh ini ia masih tetap fokus dalam pekerjaannya sebagai kepala dinas.

"Mohon maaf, saya belum ada menyatakan memastikan maju di Pilwako. Dan saya belum ada kampanye di mana pun, saya juga tidak pernah mengatakan kepada masyarakat pilih saya," ungkap Dwi Agus.

Dwi juga membantah rendahnya serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di dinas yang dipimpinnya karena sibuk kampanye di Pilwako. Ia menyatakan serapan anggarannya berjalan dengan normal sesuai dengan kinerja yang telah dijalankannya.

"Tidak benar karena saya sibuk kampanye. Mana ada saya kampanye, saya jamin serapan anggaran di Dinas Ciptada di bulan Agustus ke depan akan naik drastis. Karena seluruh paket lelang kami sudah masuk dan tinggal menjalankan," tegas Dwi Agus.

"Semuanya jalan, cuma kontraktor tidak ada yang mengambil uang muka. Maka terlihat tidak ada penyerapan pada anggaran," tambahnya.

Lebih jauh dikatakannya, ia juga mempertanyakan pemyerapan Ciptada Riau yang berjumlah 5 persen itu diambil dari mana. Karena jika dihitung dari anggaran Ciptada yang bisa diselenggarakan sesuai kewenangan saat ini. Mungkin penyerapan anggaran Ciptada pasti berbeda.

"Maka itu kita juga bingung hitungan penyerapan Ciptada sebanyak lima persen itu dari mana. Kita lihat saja, berapa penyerapan Ciptada Riau akhir tahun nanti, yang pasti penyerapanya terhitung dari anggaran yang merupakan kewenangan Ciptada Riau setelah adanya pengalihan kewenangan dari Kemendagri sebelumnya," tambah mantan Kadisdikbud Riau ini. (nur)

Penegasan itu disampaikan Gubernur Riau, agar pejabat tinggi pratama yang sudah menyatakan maju lebih fokus pada rencananya sebagai bakal calon kepala daerah. Selain itu juga tidak menggangu kinerjanya dalam menjalankan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya.