TEMBILAHAN (riaumandiri.co)-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai kurang tegas dalam membangun daerah. Penilaian tersebut disampaikan anggota DPRD dari Komisi III Zulbahri.

Hal ini terkait masih rendahnya progres dan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, seperti di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). "Tidak ada ketegasan pemerintah dalam membangun daerah. Padahal, masyarakat sudah menunggu-nunggu," kata Zulbahri, Minggu (7/8).

Dikatakan, dirinya sampai tidak sanggup lagi bertemu dan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan masyarakat, khususnya tentang belum berjalannya kegiatan dan program pembangunan daerah. "Pemda dan DPRD itu berdampingan. Kalau ada masalah yang terjadi di pemerintahan, tentu kita juga akan ditanyakan oleh masyarakat. Sementara kondisi di lapangan kita tidak tahu betul, karena SKPD juga tidak banyak berkoordinasi," terangnya.

Untuk itu, Zulbahri berharap persoalan tersebut segera diselesaikan Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga kondisi ini tidak berlarut-larut dan akhirnya menghambat pembangunan daerah. Seperti diketahui, hingga memasuki bulan kedua pada triwulan ketiga tahun anggaran 2016 ini, progres dan realisasi APBD di DBMSDA masih terbilang sangat rendah dan jauh dari harapan.

Dimana, dalam penjelasan Plt Kepala DBMSDA Rudiansyah, serapan anggaran baru mencapai sekitar 1,250 persen untuk fisik dan 0,548 persen keuangan. Rendahnya progres tersebut, menurutnya, karena belum dipastikannya apa saja yang termasuk dalam pengurangan anggaran 35 persen SKPD. (kpr/aag)