PEKANBARU (riaumandiri.co)- Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia  Provinsi Riau Jhon Satri, berharap Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau disahkan. Tanpa adanya Perda tersebut akan berdampak melambatnya bisnis properti. Karena tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan.

"Kita sangat memahami RTRW Riau yang dikeluarkan Menhut beberapa waktu lalu tengah dipersoalkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau boleh kami meminta akan lebih baik pihak yang berkompeten juga menyikapi kebutuhan Perda RTRW sebagai landasan terbitnya IMB," ujar Jhon Satri, yang juga mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Riau.
Ia menambahkan, khusus Kota Pekanbaru saja, sejak Januari 2016 hingga akhir Juli tidak satupun IMB keluar, menunggu pengesahan Perda RTRW provinsi. Namun perlu juga jadi perhatian bersama, kondisi seperti ini akan membuat sektor properti akan berjalan stagnan.

Rentetan lainnya akan terjadi pengurangan karyawan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak masuk. Sektor perbankan yang ber hubungan dengan properti juga tidak bisa mencairkan kredit. Selain itu, sekitar 150 jenis material yang dipakai pengembang untuk membangun rumah juga akan mengalami perlambatan penjualan.

"Sekali lagi kami berharap pihak-pihak yang berkompeten mendengar suara dunia usaha. Karena kalau tidak ada izin, tentunya bank tidak bisa memberikan kredit. Sehingga masyarakat yang ingin memiliki rumah dari kredit juga harus menunggu sampai adanya regulasi. Jika kondisi ini terus berlarut tentu investasi disektor properti khususnya, tidak berjalan di Riau," ucap Jhon Satri yang juga Ketua Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) Riau.

Menurutnya saat ini sebagian pengembang khususnya di Pekanbaru masih ada menjalankan bisinis perumahannya. Itu adalah pengusaha yang mendapatkan izin sebelum Januari 2016. Tetapi untuk melayani permintaan masyarakat di tahun 2016 ini terpaksa harus menunggu. Artinya pengembangan proyek perumahan baru terpaksa tertahan.
"Mengenai hal itu kita secara personal juga telah bicara dengan kawan-kawan di DPRD provinsi Riau. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan pengusaha properti bisa disikapi dan menjadi perhatian," katanya. (rls/aag)